BERITAUSUKABUMI.COM-Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) […]
Proses kepengurusan penerbitan untuk mendapatkan Surat Kesesuaian Rencana Kabupaten (SKRK) dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) Kabupaten Sukabumi, dinilai lambat dan sulit.
Akibatnya, sejumlah pengusaha atau investor yang ingin menanamkan investasinya di Kabupaten Sukabumi, mengeluh lantaran tidak adanya kepastian waktu dalam penerbitan SKRK dari DPTR Kabupaten Sukabumi.
Direktur RSUD Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, dr.Rika Mutiara meminta maaf terkait kegaduhan yang sempat viral soal pengumuman pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi tidak menerima pelayanan kesehatan bagi pasien yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi.
Di mana, RSUD Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi sempat mengumumkan tidak menerima pelayanan kesehatan bagi pasien yang dibiayai APBD Kabupaten Sukabumi, setelah pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencabut status Universal Health Coverage (UHC) atau program cakupan kesehatan semesta Non-Cut Off untuk bagi warga Kabupaten Sukabumi peserta BPJS katagori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).
Pertanggal 1 Mei 2024, Badan Penyenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencabut status Universal Health Coverage (UHC) atau program cakupan kesehatan semesta Non-Cut Off untuk bagi warga Kabupaten Sukabumi peserta BPJS katagori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).
Informasi dicabutnya UHC Non-Cut Off bagi peserta BPJS katagori PBPU dan BP melalui program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKS-KIS) yang selama ini dibiayai APBD Pemerintah Kabupaten Sukabumi oleh pihak BPJS Kesehatan, sontak menimbulkan kegaduhan dikalangan masyarakat “kelas bawah”.
Kegaduhan bertambah manakala muncul selebaran berbentuk flayer di sejumlah WAG. Di mana pihak rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Sukabumi tersebut mengumumkan jika terhitung tanggal 1 Mei 2024, tidak menerima pelayanan kesehatan pasien yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi.
Warga kurang mampu di Kabupaten Sukabumi yang selama ini mengantungkan keringanan biaya kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKS-KIS), mulai Tanggal 1 Mei 2024, dipastikan tidak bisa lagi memanfaatkan program JKS-KIS.
Hal ini setelah, Badan Penyenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Kantor BPJS Kesehatan Sukabumi mencabut status Universal Health Coverage (UHC) atau program cakupan kesehatan semesta bagi kepesertaan BPJS katagori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang selama ini dibiayai Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.
Maarten Paes, resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) setelah melakukan pengambilan sumpah di Jakarta, Selasa (30/4).
BERITAUSUKABUMI.COM-Tim U-23 Indonesia harus […]
pimpinan DPC PKB, DPD PKS dan DPC Partai Demokrat Kabupaten Sukabumi sudah melakukan pertemuan di Teras Muara Palabuhanratu, guna membahas rencana koalisi di Pilkada Kabupaten Sukabumi 2024, pada Senin (29/4/2024).
“Namun dalam karier sebagai pelatih, saya tidak punya pengalaman kalah melawan Uzbekistan. Meskipun Uzbekistan adalah tim yang sangat bagus, tapi kali ini saya memiliki pemain-pemain terbaik dan saya punya kenangan yang sangat bagus. Saya punya perasaan yang baik (untuk laga besok), jadi semoga kami beruntung. Saya akan melakukan persiapan dengan baik,” tambah pelatih asal Korea Selatan tersebut.
Pendiri Gerakan Milenial Sukabumi, Fikri Abdul Aziz dikabarkan akan ikut mendaftar ke Desk Pilkada DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Sukabumi untuk Pilkada Kabupaten Sukabumi 2024 ini.
Fikri Abdul Aziz akan daftar ke Desk Pilkada DPC Kabupaten Sukabumi sebagai bukti keseriusannya mengikuti kontestasi Pilkada Kabupaten Sukabumi.
“Iya ini lagi diatur waktunya, saya masih di Jakarta,”kata Fikri Abdul Aziz dikonfirmasi BERITAUSUKABUMI.COM, Minggu (28/4/2024).
kerusakan gempa Garut berkekuatan magnitudo 6,2
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
