BERITAUSUKABUMI.COM-Survei Litbang Kompas yang digelar pada 1–5 Juli 2025 mengungkap mayoritas warga Jawa Barat menilai kinerja Gubernur Dedi Mulyadi belum memuaskan, terutama dalam penyediaan lapangan kerja dan pengurangan angka pengangguran.
Dari 400 responden, sebanyak 57,6 persen menilai buruk dan 7,3 persen menyebut sangat buruk. Hanya 33,4 persen responden yang menilai baik terhadap program penciptaan lapangan kerja di Jawa Barat.
Ketidakpuasan publik juga terlihat pada sektor lain. Sebanyak 67,2 persen responden menilai pengurangan pengangguran tidak berjalan baik, 60,4 persen menilai penanggulangan kemiskinan belum efektif, dan 48,8 persen menilai pemberian bantuan langsung tidak sesuai harapan.
Menurut hasil survei, persoalan paling mendesak yang harus segera ditangani pemerintah provinsi adalah penyediaan lapangan kerja (44,8 persen), diikuti pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan (30,8 persen), serta harga kebutuhan pokok (27,9 persen).
Meski mendapat banyak catatan kritis, kepemimpinan Dedi Mulyadi juga mencatat sejumlah capaian positif. Mayoritas responden menyatakan puas terhadap penyediaan air bersih (83,4 persen) dan stabilitas harga kebutuhan pokok (78,9 persen).
Analisis Pakar
Ekonom dari Universitas Padjadjaran, Dr. Ahmad Ramdhan, menilai hasil survei ini wajar mengingat Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Tekanan kebutuhan lapangan kerja dinilai jauh lebih tinggi dibanding provinsi lain.
“Masalah pengangguran dan kemiskinan di Jawa Barat memang sangat kompleks. Pertumbuhan ekonomi ada, tetapi belum cukup untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Ini yang membuat masyarakat masih pesimis,” ujar Ahmad saat dimintai tanggapan, Selasa (15/7/2025).
Sementara itu, pengamat politik dari LIPI, Rina Ayu Sulastri, menilai hasil survei Kompas bisa menjadi peringatan bagi Gubernur Dedi Mulyadi menjelang dua tahun terakhir masa jabatannya.
“Isu ekonomi, khususnya lapangan kerja, sangat sensitif bagi masyarakat. Jika tidak ada terobosan kebijakan yang konkret, kepercayaan publik bisa tergerus dan berimplikasi pada peta politik ke depan,” katanya.
Survei ini menegaskan bahwa pemerintah provinsi harus mempercepat langkah strategis dalam menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi angka pengangguran, dan memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran.
Kepuasan publik yang cukup tinggi pada aspek air bersih dan stabilitas harga bisa menjadi modal positif, namun tanpa perbaikan signifikan di sektor ekonomi, citra kepemimpinan Dedi Mulyadi dikhawatirkan akan terus tertekan.
