BERITAUSUKABUMI.COM-Pemerintah Provinsi Jawa Barat memangkas drastis anggaran hibah untuk pesantren dalam APBD 2025, sebagai bagian dari upaya pembenahan sistem distribusi bantuan pendidikan keagamaan.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyoroti banyaknya ketimpangan dalam penyaluran hibah yang selama ini dinilai tidak merata dan sarat kepentingan.
Menurut Dedi, bantuan sebelumnya kerap diterima oleh lembaga yang sama dari tahun ke tahun, dan diduga kuat dipengaruhi oleh afiliasi politik. Ia pun menegaskan pentingnya reformasi dalam sistem hibah agar lebih adil dan transparan.
“Kami ingin bantuan disalurkan berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan teknis, bukan karena kedekatan politik. Ini untuk menjamin keadilan bagi semua lembaga pendidikan,” ujarnya.
Fokus Baru: Prioritaskan Madrasah Tsanawiyah
Pemprov Jabar akan mengarahkan dana hibah untuk pembangunan fasilitas madrasah tsanawiyah, sesuai hasil pembahasan bersama Kanwil Kemenag Jawa Barat. Fokus utama adalah pada kebutuhan nyata dan legalitas lembaga penerima.
“Bantuan akan kami fokuskan pada madrasah tsanawiyah yang benar-benar membutuhkan. Kami tidak ingin ada lagi intervensi politis dalam penyalurannya,” jelas Dedi.
Yayasan Bodong Terima Dana Puluhan Miliar
Dedi juga mengungkapkan temuan mencengangkan dari proses audit internal: beberapa yayasan fiktif alias bodong ternyata ikut menerima dana hibah, bahkan hingga Rp 50 miliar.
“Ada yang tidak jelas secara legalitas tapi bisa mendapatkan bantuan miliaran. Ini adalah bentuk penyimpangan yang harus segera kami bereskan,” tegasnya.
Pemangkasan Anggaran Hibah 2025
Sebagai bagian dari realokasi anggaran Rp 5,1 triliun untuk tahun 2025, dana hibah untuk lebih dari 370 pesantren dihapus.
Dana tersebut dialihkan untuk mendukung sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan umum, kesehatan, dan ketahanan pangan.
Dalam Peraturan Gubernur No. 12 Tahun 2025, alokasi hibah untuk Sub Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual dipangkas dari Rp 153,58 miliar menjadi hanya Rp 9,25 miliar. Total hibah yang dikelola Biro Kesra juga berkurang dari Rp 345,85 miliar menjadi Rp 132,51 miliar.
Kini hanya dua lembaga yang tetap menerima bantuan:
– LPTQ Jawa Barat : Rp 9 miliar
– Yayasan Mathlaul Anwar, Ciaruteun Udik (Bogor) : Rp 250 juta
