BERITAUSUKABUMI.COM-Pemerintah Kabupaten Sukabumi secara resmi mengukuhkan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan Satuan Tugas (Satgas) Linmas se-Kabupaten Sukabumi.
Pengukuhan ini bertujuan untuk memberikan legalitas serta menertibkan administrasi keanggotaan Linmas di seluruh wilayah.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sukabumi, Ahmad Riyadi, mengatakan pengukuhan tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat peran Linmas sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
“Pengukuhan ini bertujuan memberikan legalitas dan tertib administrasi bagi Satlinmas dan Satgas Linmas, sehingga pelaksanaan tugas di lapangan memiliki dasar hukum yang jelas,” kata Ahmad Riyadi saat acara pengukuhan di Gedung Frinanda Palabuhanratu, Kamis (29/1/2026).
Ia menjelaskan, pengukuhan dilaksanakan berdasarkan sejumlah regulasi, di antaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, Permendagri Nomor 11 Tahun 2023, serta Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 91 Tahun 2021.
Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 386 orang komandan regu (danru) dikukuhkan secara langsung. Sementara itu, 10.852 anggota lainnya mengikuti pengukuhan secara daring.
Jumlah tersebut mencakup Satgas Linmas tingkat kabupaten, Satgas Linmas tingkat kecamatan, serta Kepala Satlinmas desa dan kelurahan se-Kabupaten Sukabumi.
Prosesi pengukuhan dipimpin langsung oleh Bupati Sukabumi, H. Asep Japar. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa para anggota Satlinmas kini secara resmi mengemban tugas dan tanggung jawab besar dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.
“Dengan pengukuhan ini, seluruh anggota Satlinmas memiliki tanggung jawab yang jelas dan harus menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi,” ujar Bupati.
Ke depan, Bupati Sukabumi juga berharap agar seluruh anggota Satlinmas dapat memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan, sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap keselamatan dan kesejahteraan para petugas di lapangan.
