BERITAUSUKABUMI.COM – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita, melaksanakan kegiatan Reses Kesatu Tahun Anggaran 2026 di Kecamatan Simpenan, Jumat (6/2/2026).
Momentum ini dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai aspirasi, terutama terkait pemulihan wilayah terdampak bencana alam.
Kegiatan yang digelar di Kampung Kaung Luwuk, Desa Cidadap, tersebut dihadiri tokoh masyarakat, perangkat desa, dan puluhan warga.
Forum reses berlangsung dinamis dengan sejumlah masukan yang disampaikan secara langsung kepada wakil rakyat tersebut.
Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan apresiasi atas pembangunan infrastruktur yang telah direalisasikan pemerintah daerah.
Peningkatan kualitas jalan desa yang kini berlapis hotmix serta pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) dinilai membawa dampak signifikan.
Selain memperlancar mobilitas masyarakat, keberadaan PJU juga mendukung aktivitas ekonomi warga, khususnya pada malam hari. Akses distribusi hasil pertanian dan perdagangan menjadi lebih mudah dibandingkan sebelumnya.
“Sekarang jalan sudah bagus dan terang. Aktivitas warga jadi lebih nyaman, terutama kalau malam,” ujar salah seorang warga dalam forum tersebut.
Meski demikian, warga juga mengungkapkan persoalan yang belum tertangani pascabencana. Kerusakan jaringan irigasi menjadi sorotan utama karena berdampak langsung terhadap sektor pertanian, yang merupakan sumber penghidupan mayoritas warga Desa Cidadap.
Tokoh masyarakat setempat, Bibin Mulyadi (58), menegaskan bahwa pemulihan infrastruktur pertanian harus menjadi prioritas.
“Kerusakan irigasi sangat memengaruhi hasil panen. Selain itu, fasilitas umum dan sarana ibadah juga masih perlu perhatian serius,” katanya.
Menurutnya, pemulihan pascabencana harus dilakukan secara menyeluruh agar kehidupan masyarakat bisa kembali normal.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Hamzah Gurnita memastikan seluruh masukan warga akan dibawa ke pembahasan tingkat DPRD Kabupaten Sukabumi.
Hamzah menegaskan komitmennya untuk mengawal program pemulihan wilayah terdampak bencana agar masuk dalam prioritas pembangunan daerah.
“Pemulihan pascabencana tidak hanya soal membangun kembali fisik yang rusak, tetapi memastikan keberlangsungan hidup masyarakat tetap terjaga,” tegasnya.
Hamzah juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dukungan pemerintah pusat, agar percepatan pemulihan bisa berjalan optimal.
Hamzah juga mendorong pembangunan desa dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.
Dengan menyerap aspirasi langsung melalui reses, diharapkan kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab persoalan riil di lapangan, khususnya dalam mempercepat pemulihan infrastruktur pertanian dan fasilitas umum di wilayah Simpenan.
