BERITAUSUKABUMI.COM-Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi Raya […]
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi Raya menggelar refleksi aksi dalam momuntem Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dan Hari Buruh Internasional 2024.
Refleksi aksi momuntem Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dan Hari Buruh Internasional 2024 GMNI Sukabumi Raya dipusatkan di Tugu Adipura Kota Sukabumi, Jumat (3/5/2024).
Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin telah menetapkan upah minimum di kabupaten/ kota (UMK) untuk wilayah Jawa Barat.
Penetapan UMK 2024 ini berlaku mulai 1 Januari 2024. Penetapan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat No: 561.7/Kep.804-Kesra/2003 tentang Upah Minimum Kabupaten/ Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.
Wakil Bupati Sukabumi, Iyos Soemantri diteriaki calon Bupati Sukabumi 2024 oleh ratusan massa buruh dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Sukabumi dan sejumlah organisasi buruh lainnya.
Iyos Soemantri diteriaki calon Bupati Sukabumi 2024 oleh buruh saat Iyos Soemantri menemui dan menyampaikan jawaban atas tuntutan buruh saat mereka menggelar aksi unjuk rasa menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Sukabumi untuk tahun 2024 di Pendopo Sukabumi, Jumat (24/11/2023).
BERITAUSUKABUMI.COM-Bupati Sukabumi Marwan Hamami […]
Pemprov Jabar Resmi Umumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2024. Keputusan UMP 2024 itu tertuang melalui Keputusan Gubenur (Kepgub) Nomor 561/Kep.768-Kesra/2023.
Adapun besaran UMP 2024 yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi yakni sebesar Rp2.057.495,00
UMP ini secara resmi diumumkan pada hari ini 21 November 2023 oleh Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin didampingi Kadisnakertrans Jabar, Teppy Wawan Dharmawan.
Sebelumnya, untuk tahun 2023, pemerintah provinsi Jawa Barat sebelumnya menetapkan UMP sebesar Rp1.986.670. Dengan begitu, kenaikan UMP 2024 Jabar naik 3,57 Persen atau kenaikannya Rp70.825.
Ketua Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP TSK SPSI) Sukabumi, Mochammad Popon mengungkapkan pihaknya mendapat laporan peserta BPJS yang sudah membayar iuran BPJS sesuai aturan tapi ketika meninggal dunia, program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) atau jaminan pensiun tidak dibayarkan oleh Kantor BPJS Sukabumi.
BERITAUSUKABUMI.COM-Dua orang peserta aksi […]
BERITAUSUKABUMI.COM-Janji Bupati Sukabumi, Marwan […]
BERITAUSUKABUMI.COM-Bupati Sukabumi Marwan Hamami […]
BERITAUSUKABUMI.COM-Bupati Sukabumi Marwan Hamami, […]
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
