BERITAUSUKABUMI.COM -Desakan audit independen terhadap program beasiswa tahun 2025 sempat dilontarkan dalam aksi puluhan mahasiswa Universitas Nusa Putra di Balai Kota Sukabumi, Jumat (27/2/2026) lalu.
Mereka menilai keterbukaan anggaran dan evaluasi menyeluruh program pendidikan menjadi kunci menjaga akuntabilitas publik, sekaligus meminta Pemerintah Kota Sukabumi membuka secara transparan dokumen APBD 2026 kepada masyarakat.
Dalam aksi tersebut, mereka juga menyuarakan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kota Sukabumi, mulai dari transparansi APBD 2026 hingga desakan audit independen terhadap sejumlah program strategis daerah.
Presiden Mahasiswa Universitas Nusa Putra, Abdurahman Faiz, menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan daerah.
“Kami membawa delapan tuntutan. Salah satunya terkait transparansi penuh APBD Kota Sukabumi beserta mekanismenya. Kemudian independensi program pemerintahan serta audit seluruh program dan anggarannya agar masyarakat dapat melakukan controlling secara menyeluruh,” tegas Faiz dalam orasinya.
Selain membuka dokumen APBD 2026 secara transparan kepada publik, mahasiswa juga mendesak dilakukan audit independen terhadap program beasiswa tahun 2025.
Mereka menilai langkah tersebut penting untuk memastikan ketepatan sasaran dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Tak hanya itu, massa turut menuntut audit serta publikasi rencana kesinambungan RSUD, reformasi birokrasi berbasis merit system, hingga kajian komprehensif dampak kebijakan pajak terhadap pelaku UMKM.
Mahasiswa juga menyoroti transparansi studi kelayakan proyek infrastruktur dan penguatan pengawasan insentif RT/RW.
Mereka memberi tenggat waktu maksimal 30 hari kepada Pemkot Sukabumi untuk membuka ruang dialog publik secara terbuka.
“Ke depan kami berharap dalam 30 hari sejak tuntutan ini dirilis, ada forum dialog terbuka untuk menjawab keresahan masyarakat,” ujar Faiz.
Dalam orasinya, Faiz turut mengkritisi program 12 PAS yang menjadi jargon Wali Kota Sukabumi. Menurutnya, program tersebut dinilai masih bersifat seremonial tanpa tindak lanjut yang terukur.
“Kami melihat program 12 PAS hanya sebatas seremonial. Memang dilakukan door to door, tetapi tidak ada kejelasan tindak lanjut. Jangan sampai masyarakat bergantung pada program yang tidak memberikan solusi nyata,” katanya.
Ia mengibaratkan kondisi tersebut seperti memberi ikan tanpa memberikan pancing. “Ketika ikannya habis, masyarakat akan kebingungan,” tambahnya.
Pemkot Teken MoU Beasiswa dengan Enam Kampus
Selang beberapa hari pasca aksi, tepatnya Senin (2/3/2026), di Ruang Utama Balai Kota, Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki bersama Rektor Universitas Nusa Putra, Kurniawan, resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) penguatan Beasiswa Sukabumi Bercahaya Tahun Akademik 2026/2027.
Dalam komitmen terbarunya, Pemkot Sukabumi menggandeng enam perguruan tinggi, yakni Universitas Nusa Putra (NSP), UMMI, STAI Syamsul ‘Ulum, STIE PASIM, Universitas Linggabuana (Unlip), dan Politeknik Sukabumi.
Kolaborasi tersebut ditujukan untuk memperluas akses pendidikan sekaligus menekan angka pengangguran di Kota Sukabumi.
Ayep Zaki juga mendorong kampus menghadirkan layanan Migran Care dengan menggandeng P3MI agar lulusan memiliki jalur profesional yang jelas, termasuk peluang kerja di luar negeri.
Selain mengandalkan APBD, Pemkot mengoptimalkan instrumen keumatan seperti Wakaf dan Qordul Hasan untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Saat ini, skema Wakaf disebut telah mampu membiayai pendidikan enam siswa SD setiap bulan.
“Jika kampus, investasi, dan APBD berkolaborasi secara solid, saya optimistis dalam 10 tahun ke depan Sukabumi akan menjadi kota yang cerdas dan sejahtera,” ujar Ayep.
