Imbas Kritik Menu di Medsos Dua Anak di Pesawaran Tidak Diberi Program MBG

Dua siswa bersaudara di Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, dilaporkan tidak menerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama tiga hari terakhir. Penghentian sementara bantuan tersebut diduga berkaitan dengan kritik orang tua siswa terhadap pengelolaan dapur MBG yang disampaikan melalui media sosial.
siswa penerima manfaat MBG (sumber :bgn)

BERITAUSUKABUMI.COM-Dua siswa bersaudara di Kecamatan Tegineneng  Kabupaten Pesawaran dilaporkan tidak menerima bantuan Makan Bergizi Gratis (MBG) selama tiga hari terakhir.

Penghentian tersebut diduga berkaitan dengan kritik orang tua mereka terhadap pengelolaan dapur MBG yang disampaikan melalui media sosial atau medsos.

Kedua siswa itu adalah Alfan, peserta didik Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al Fatah, dan adiknya Arsha, siswa Raudhatul Athfal (RA) Ma’arif. Unggahan sang ibu yang menyoroti distribusi MBG diketahui sempat viral dan memicu reaksi publik.

Bacaan Lainnya

Pimpinan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Tri Mulyo, Dewi, membantah adanya intimidasi terhadap keluarga kedua siswa tersebut. Ia menegaskan, secara administratif Alfan dan Arsha masih terdaftar sebagai penerima Program MBG.

“Secara data, keduanya masih tercatat sebagai penerima MBG dan kami memiliki bukti administrasi penyaluran,” ujar Dewi saat dikonfirmasi.

Meski demikian, Dewi mengakui adanya kebijakan penghentian sementara penyaluran MBG selama satu periode atau sekitar satu minggu kepada kedua siswa tersebut. Menurutnya, langkah itu merupakan sanksi internal dapur SPPG Tri Mulyo.

Ia menyebut, kebijakan tersebut diambil setelah unggahan orang tua siswa dinilai merugikan dan mencoreng nama baik dapur SPPG karena dianggap memuat informasi yang tidak utuh terkait mekanisme distribusi MBG.

“Dalam unggahan disebutkan distribusi MBG 1.000 porsi tanpa penjelasan per hari, seolah hanya satu kali. Padahal mekanisme MBG bisa disesuaikan dengan kesepakatan sekolah.

Hal itu juga telah dijelaskan oleh Wakil Ketua BGN dan sudah kami koordinasikan dengan PIC masing-masing sekolah,” katanya.

Kasus ini memunculkan sorotan terhadap mekanisme penanganan kritik dan pengaduan publik dalam pelaksanaan Program MBG, terutama terkait prinsip non-diskriminasi dan perlindungan hak anak sebagai penerima manfaat program negara.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak sekolah maupun instansi pemerintah daerah terkait penghentian sementara MBG terhadap kedua siswa tersebut.

Publik pun menanti kejelasan sikap pemerintah agar polemik serupa tidak kembali terjadi dan tujuan utama Program MBG tetap berpihak pada kepentingan anak.

SUMBER : DARI BERBAGAI SUMBER

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *