Dibawah Kepemimpinan Dedi Mulyadi Peta Fiskal di Jawa Barat Merosot Kalah oleh NTB dan Yogyakarta

“Dulu Jawa Barat nomor satu, sekarang Kang Dedi Mulyadi (KDM) kalah sama Ngarso Dalem Sri Sultan. Dan Pak Lalu Iqbal dari NTB sekarang di atas Jawa Barat,” kata Tito. Adapun posisi pertama nasional dalam realisasi pendapatan dan belanja daerah saat ini ditempati oleh DI Yogyakarta dengan pendapatan sebesar 57,43 persen dan belanja 41,92 persen. Di bawah Yogyakarta dan NTB, provinsi-provinsi lain yang masuk dalam 10 besar terbaik secara nasional adalah Jawa Barat di posisi ketiga dengan pendapatan 44,72 persen dan belanja 38,79 persen.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (foto : Boim)

BERITAUSUKABUMI.COM-Peta kekuatan fiskal nasional bergeser tajam. Jawa Barat, yang selama ini mendominasi realisasi pendapatan dan belanja daerah, kini harus rela turun ke peringkat ketiga. Posisi teratas justru diduduki Daerah Istimewa Yogyakarta, disusul Nusa Tenggara Barat (NTB) di peringkat kedua.

Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (7/7/2025) lalu.

“Dulu Jawa Barat nomor satu, sekarang Kang Dedi Mulyadi (KDM) kalah sama Ngarso Dalem Sri Sultan. Dan Pak Lalu Iqbal dari NTB sekarang di atas Jawa Barat,” tegas Tito dikutip dari JPNN, Selasa (8/7/2025).

Bacaan Lainnya

Data resmi Kemendagri per Juni 2025 mencatat, Yogyakarta mencatat realisasi pendapatan tertinggi nasional sebesar 57,43 persen, dengan serapan belanja 41,92 persen.

NTB menyusul di posisi kedua dengan pendapatan  46,26 persen dan belanja 38,99 persen. Sementara Jawa Barat menempati posisi ketiga, membukukan pendapatan 44,72 persen dan belanja 38,79 persen.

Tito secara khusus memuji Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, atas capaian tersebut. Menurutnya, performa keuangan NTB sangat luar biasa, terlebih di tengah tantangan berat akibat tertundanya ekspor tambang di wilayah Sumbawa.“NTB, Pak Lalu Iqbal. Terima kasih, Pak. Bapak hebat,” ucap Tito.

Ia menambahkan, keberhasilan ini adalah hasil kerja tim yang solid mulai dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Dinas Pendapatan Daerah, hingga seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Ini menunjukkan kedisiplinan dan kepemimpinan yang kuat,” tambah Tito.

Perubahan peta fiskal ini menjadi perhatian banyak pihak dan bisa menjadi momentum evaluasi bagi pemerintah daerah lainnya dalam meningkatkan tata kelola keuangan menjelang semester kedua tahun anggaran 2025.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *