BERITAUSUKABUMI.COM-Perkataan terkait dugaan kerugian daerah yang disebut-sebut oleh Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, mendapat tanggapan tegas dari Anggota DPRD Kota Sukabumi yang juga Ketua DPD PKS Kota Sukabumi, Danny Ramdhani. Ia menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk kebohongan publik karena tidak sesuai dengan fakta hasil audit resmi.
Menurut Danny, klaim Ayep Zaki tentang adanya kerugian negara dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) mencapai Rp225 miliar dalam kurun lima tahun terakhir atau sekitar Rp45 miliar per tahun tidak memiliki dasar kuat.
“Apa yang disampaikan Wali Kota itu tidak sesuai dengan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK selama periode tersebut. Paling nanti beliau akan beralasan hitungannya menggunakan logika perusahaan. Padahal, hitungan rugi-laba di pemerintahan daerah tentu menggunakan logika keuangan daerah berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam dokumen APBD,” tegas Danny, Sabtu (14/9/2025).
Lebih jauh, Danny meminta agar Ayep Zaki menjelaskan secara rinci klaim kerugian yang ia lontarkan. Hal ini dinilai penting sebagai bentuk tanggung jawab publik seorang kepala daerah.
“Sudah waktunya Pak Ayep Zaki menyampaikan rincian kerugian itu ke publik sebagai pertanggungjawaban atas ucapannya. Jangan sampai masyarakat terus dibuat bingung,” tambahnya.
Danny juga menyinggung pernyataan kontroversial Ayep Zaki sebelumnya, sesaat setelah dilantik sebagai Wali Kota. Saat itu, Zaki menyebut adanya pendapatan restoran sebesar Rp19 miliar yang hanya tercatat Rp1,5 miliar. Namun, hingga kini, pernyataan tersebut tidak pernah dijelaskan lebih lanjut oleh pihak Pemerintah Kota Sukabumi.
“Kasus ini mirip dengan pernyataan usai pelantikan, soal selisih pendapatan restoran. Sampai sekarang tidak ada penjelasan resmi. Publik tentu menunggu klarifikasi agar tidak muncul spekulasi,” ungkap Danny.
Dengan situasi ini, Danny meminta Ayep Zaki lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi, terutama yang berkaitan dengan data keuangan daerah. Sebab, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kepercayaan publik serta citra pemerintahan di mata masyarakat.
