BERITAUSUKABUMI.COM-Klarifikasi Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK) Pembangunan Gedung MUI Kabupaten Sukabumi, dinilai mangkrak, disorot Laskar Fisabilillah.
Pentolan Laskar Fisabilillah, Abi Kholil, menilai klarifikasi yang disampaikan PPK Pembangunan Gedung MUI Kabupaten Sukabumi, yang diketui Afrizal Adhi Permana itu belum menyentuh substansi transparansi anggaran dan masih sebatas narasi tanpa bukti yang bisa diuji publik.
“Pernyataan yang disampaikan lebih banyak menggunakan narasi ‘katanya’ tanpa dokumen pendukung yang jelas. Ini tidak menjawab keresahan masyarakat,” ujar Abi Kholil, Rabu (15/4/2026).
Kholil menegaskan, dalam pengelolaan organisasi yang menggunakan dana publik, transparansi merupakan hal mutlak. Menurutnya, hingga kini belum ada keterbukaan rinci terkait alokasi maupun realisasi anggaran.
“Kami melihat ada indikasi ketertutupan informasi. Tanpa data yang jelas, klarifikasi ini hanya terkesan sebagai upaya meredam kritik, bukan menyelesaikan persoalan,” tegasnya.
Atas dasar itu, pihaknya mendorong dilakukannya audit independen agar seluruh penggunaan anggaran dapat diketahui secara terbuka.
“Klarifikasi saja tidak cukup. Harus ada audit independen agar semuanya terang. Jika memang tidak ada yang disembunyikan, seharusnya tidak ada alasan untuk menolak diaudit,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK) pembangunan Gedung MUI Kabupaten Sukabumi, Muh. Afrizal Adhi Permana, membantah anggapan bahwa proyek tersebut mangkrak.
Menurut Afrizal, pembangunan masih berjalan sesuai mekanisme yang berlaku dan saat ini memasuki tahap evaluasi. Ia menyebut progres fisik proyek telah mencapai sekitar 89 persen.
“Proyek ini belum bisa disebut mangkrak. Proses masih berjalan dan keuangan dipastikan aman,” tegasnya.
Ia menjelaskan, sistem pembayaran dilakukan berdasarkan progres pekerjaan, sehingga anggaran belum sepenuhnya dicairkan.
Afrizal juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Ia memastikan pembangunan gedung MUI Kabupaten Sukabumi tetap akan dilanjutkan hingga selesai.
“Kami pastikan pembangunan tetap dilanjutkan sampai tuntas,” pungkasnya.
Di tengah perbedaan pandangan tersebut, tuntutan transparansi publik terhadap pengelolaan anggaran proyek ini diperkirakan masih akan terus menguat.
