Logo Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026 (sumber:panporprov)
BERITAUSUKABUMI.COM – Pernyataan Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, terkait keterbatasan anggaran keberangkatan kontingen Kota Sukabumi ke ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026 memicu gelombang protes dari para pengurus cabang olahraga (Cabor).
Sejumlah ketua Cabor kini mulai menyusun langkah perlawanan. Tidak hanya audiensi, opsi aksi demonstrasi hingga turun ke jalan mulai disiapkan sebagai bentuk tekanan kepada Pemerintah Kota Sukabumi agar tetap memberangkatkan atlet yang telah lolos babak kualifikasi.
Ketua Cabor Taekwondo Kota Sukabumi, Deni Ramdani, menjadi salah satu pihak yang paling lantang menyuarakan kekecewaan.
Ia menilai pernyataan Wali Kota soal minimnya anggaran justru membuat mental atlet dan pengurus terpukul di tengah persiapan menuju Porprov.
“Pernyataan itu sangat berdampak. Pengurus jadi berkecil hati, atlet kehilangan fokus. Seharusnya kepala daerah memberi semangat dan ketenangan, bukan malah membuat gaduh. Minimal sampaikan bahwa pemerintah akan tetap berupaya,” tegas Deni, Rabu (20/5/2026).
Menurutnya, Porprov bukan sekadar agenda olahraga biasa, melainkan menyangkut harga diri dan kehormatan daerah.
Karena itu, ia menilai Pemkot tidak boleh lepas tangan terhadap nasib atlet yang selama ini berlatih keras demi membawa nama Kota Sukabumi.
“Kalau sampai kontingen tidak diberangkatkan, wajah Kota Sukabumi mau ditaruh di mana? Ini memalukan. Kami siap berjuang demi atlet dan marwah kota ini. Rencana turun ke jalan juga akan segera dibahas bersama Cabor lain yang atletnya sudah lolos BK,” ujarnya.
Nada serupa disampaikan Ketua Cabor Kurash Kota Sukabumi, Mochammad Latif.
Ia meminta Wali Kota membuka hati dan tidak mengorbankan masa depan atlet akibat persoalan fiskal daerah.
“Kami mengetuk pintu hati Bapak Wali Kota. Jangan abaikan mimpi atlet yang sudah mengorbankan tenaga, waktu, bahkan biaya pribadi untuk berlatih. Jika memang diperlukan langkah bersama, kami siap bergerak satu komando dengan forum lintas Cabor,” kata Latif.
Sebelumnya, Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, mengakui kondisi keuangan daerah sedang tertekan akibat penyesuaian dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang berdampak pada APBD 2026.
Ayep menegaskan, pemerintah tidak bisa memaksakan pengeluaran di luar kemampuan fiskal daerah.
“Kalau anggaran tidak ada, mau dari mana? Tidak mungkin juga kita memaksakan. Masa harus pinjam uang? Itu tidak mungkin,” ujar Ayep.
Meski Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sukabumi disebut mengalami kenaikan sebesar 12,23 persen, Pemkot menganggap angka tersebut belum mampu menutup berbagai kebutuhan anggaran di sektor lain.
Saat ini, pemerintah tengah mendorong optimalisasi pajak dari perusahaan-perusahaan besar untuk menambah pemasukan daerah.
