BERITA HARI INI

28 Paket Sabu Disita, Satres Narkoba Polres Sukabumi Tangkap Tiga Pelaku di Surade-Ciemas Terungkap, Kades Tamanjaya Diduga Terlibat Kasus Narkoba, Polisi Temukan Bong Saat Penggeledahan Kini Donasi Pakaian untuk Korban Kebakaran Kasepuhan Cipta Mulia Ditata Layaknya Toko, Donasi Pakaian Korban Kebakaran Ciptamulya Berserakan, Founder Desa Wisata Hanjeli Soroti Tata Kelola Bantuan Kebakaran Kampung Adat Ciptamulya Sukabumi Hanguskan Puluhan Rumah, Kerugian Capai Rp2,5 Miliar

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak seluruh permohonan uji materi terhadap Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yang mengatur syarat pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden. Putusan dengan nomor perkara 87/PUU-XXIII/2025 itu dibacakan dalam sidang pleno di Ruang Sidang MK pada Selasa (17/6/2025). Permohonan ini diajukan oleh Hanter Oriko Siregar dan Horison Sibarani yang mengusulkan agar syarat pendidikan minimum bagi capres dan cawapres dinaikkan dari tamat pendidikan menengah (SMA atau sederajat) menjadi minimal lulusan strata satu (S-1). “Permohonan para pemohon ditolak seluruhnya,” tegas Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan, didampingi delapan hakim konstitusi lainnya. Pertimbangan MK: Jangan Batasi Hak Konstitusional Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menjelaskan, ketentuan Pasal 169 huruf r merupakan bagian dari syarat kumulatif yang diatur dalam UU Pemilu, dan selaras dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Dalam konstitusi sendiri tidak terdapat batasan minimal pendidikan bagi capres maupun cawapres. Menurut Mahkamah, keinginan para pemohon justru bisa berdampak negatif terhadap hak konstitusional warga negara. Jika syarat pendidikan dinaikkan ke jenjang S-1, maka warga negara yang hanya tamat SMA tidak lagi punya kesempatan mencalonkan diri, meski memiliki kapasitas dan mendapat dukungan rakyat. “Permohonan ini dapat menyempitkan peluang partai politik untuk mengusung calon potensial yang mungkin hanya lulusan SMA namun memiliki pengalaman dan kemampuan,” ujar Ridwan. Tak Halangi Calon dengan Pendidikan Tinggi Mahkamah menegaskan bahwa aturan saat ini tidak membatasi partai politik mengusung calon dengan pendidikan tinggi. Artinya, meskipun syarat minimum adalah lulusan SMA atau sederajat, calon dengan latar belakang akademik lebih tinggi tetap bisa diajukan. Jika norma diubah menjadi lulusan S-1, justru sebaliknya, akan menghalangi kandidat dengan latar belakang pendidikan menengah yang mungkin memiliki rekam jejak luar biasa di bidang kepemimpinan. Negara Boleh Atur, Asal Tidak Diskriminatif Mahkamah juga menekankan bahwa negara tetap memiliki hak untuk menetapkan syarat tertentu sepanjang itu objektif, rasional, tidak diskriminatif, dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Selama syarat tersebut tidak menghalangi hak asasi, tidak bersifat diskriminatif, dan sesuai kebutuhan jabatan, maka aturan seperti Pasal 169 huruf r tetap dianggap konstitusional. Meski begitu, Mahkamah membuka ruang jika di kemudian hari pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) ingin merevisi syarat pendidikan tersebut sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa. Ada Pendapat Berbeda Dalam putusan ini, Ketua MK Suhartoyo menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion). Ia beranggapan bahwa para pemohon seharusnya tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonannya tidak layak untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, menurutnya, seharusnya putusan berbunyi “permohonan tidak dapat diterima”. Latar Belakang Permohonan Dalam sidang sebelumnya pada 3 Juni 2025, pemohon Hanter Oriko Siregar berpendapat bahwa pendidikan tingkat SMA hanya memberikan pemahaman umum dan tidak cukup untuk memahami kompleksitas pemerintahan dan geopolitik global. Ia menilai presiden sebagai simbol negara harus memiliki wawasan luas, pemahaman tata kelola negara, dan kemampuan menganalisis isu-isu strategis nasional serta internasional. Dengan kewenangan presiden yang begitu besar, seperti mengajukan rancangan undang-undang, menurutnya diperlukan kemampuan intelektual yang lebih tinggi. Mereka pun meminta MK menyatakan bahwa Pasal 169 huruf r bertentangan dengan UUD 1945. Kesimpulan Dengan putusan ini, Mahkamah menegaskan bahwa lulusan SMA tetap sah untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Syarat pendidikan yang lebih tinggi bisa diusulkan, tapi melalui jalur legislasi, bukan lewat jalur yudisial. Tag: mahkamah konstitusi, uji materi uu pemilu, syarat capres cawapres, pendidikan presiden, mk tolak uji materi, pasal 169 huruf r, hanter oriko siregar, horison sibarani, putusan mk 87/PUU-XXIII/2025, berita politik nasional, berita hukum terbaru Ask ChatGPT

17 Juli 2025

MK Tolak Uji Materi Soal Syarat Pendidikan Capres-Cawapres Minimal S1

BERITAUSUKABUMI.COM-Mahkamah Konstitusi (MK) resmi […]

28 Paket Sabu Disita, Satres Narkoba Polres Sukabumi Tangkap Tiga Pelaku di Surade-Ciemas

Terungkap, Kades Tamanjaya Diduga Terlibat Kasus Narkoba, Polisi Temukan Bong Saat Penggeledahan

Kini Donasi Pakaian untuk Korban Kebakaran Kasepuhan Cipta Mulia Ditata Layaknya Toko,

Founder Desa Wisata Hanjeli Hidayat Asep mengajak seluruh pihak mengelola bantuan pakaian bagi korban kebakaran Kasepuhan Ciptamulya secara rapi dan bermartabat agar tepat sasaran serta menjaga kehormatan penyintas.

Donasi Pakaian Korban Kebakaran Ciptamulya Berserakan, Founder Desa Wisata Hanjeli Soroti Tata Kelola Bantuan

Kebakaran hebat melanda Kampung Adat Ciptamulya, Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Sebanyak 70 KK atau lebih dari 420 jiwa terdampak, dengan kerugian sementara ditaksir mencapai Rp2,5 miliar.

Kebakaran Kampung Adat Ciptamulya Sukabumi Hanguskan Puluhan Rumah, Kerugian Capai Rp2,5 Miliar

Korsleting Listrik Diduga Picu Kebakaran Hebat di Kasepuhan Cipta Mulya Sukabumi, 70 Rumah dan Imah Gede Ludes

Kebakaran melanda Kampung Adat Cipta Mulya, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Sebanyak 70 rumah terbakar dan 420 warga terdampak. Camat Cisolok Okih Fajri Assidiq menyebut asesmen masih berlangsung.

Kebakaran Kampung Adat Cipta Mulya Cisolok Sukabumi, 70 Rumah Hangus dan 420 Warga Terdampak

Dump Truck Muatan Tanah Tabrak Warung Nasi Padang, Motor dan Mobil di Lingkar Selatan Sukabumi

Warga Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, digegerkan dengan penemuan sesosok kerangka manusia di kawasan perkebunan pohon jati milik PT IBP, Desa Sagaranten, pada Senin (13/7/2026).

Misteri Kerangka Manusia di Sagaranten Terungkap, Polres Sukabumi Tangkap Terduga Pelaku Pembunuhan

Keluarga Ende Nur Jaya mendesak polisi segera menangkap pelaku dugaan pembunuhan di Warudoyong, Kota Sukabumi. Hasil autopsi mengungkap korban meninggal akibat benturan benda tumpul yang menyebabkan kerusakan otak dan pendarahan hebat.

Keluarga Korban Desak Polisi Ungkap Tuntas Kematian Tragis Ende Nur Jaya di Warudoyong Sukabumi

Tag: hanter oriko siregar

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak seluruh permohonan uji materi terhadap Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yang mengatur syarat pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden. Putusan dengan nomor perkara 87/PUU-XXIII/2025 itu dibacakan dalam sidang pleno di Ruang Sidang MK pada Selasa (17/6/2025). Permohonan ini diajukan oleh Hanter Oriko Siregar dan Horison Sibarani yang mengusulkan agar syarat pendidikan minimum bagi capres dan cawapres dinaikkan dari tamat pendidikan menengah (SMA atau sederajat) menjadi minimal lulusan strata satu (S-1). “Permohonan para pemohon ditolak seluruhnya,” tegas Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan, didampingi delapan hakim konstitusi lainnya. Pertimbangan MK: Jangan Batasi Hak Konstitusional Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menjelaskan, ketentuan Pasal 169 huruf r merupakan bagian dari syarat kumulatif yang diatur dalam UU Pemilu, dan selaras dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Dalam konstitusi sendiri tidak terdapat batasan minimal pendidikan bagi capres maupun cawapres. Menurut Mahkamah, keinginan para pemohon justru bisa berdampak negatif terhadap hak konstitusional warga negara. Jika syarat pendidikan dinaikkan ke jenjang S-1, maka warga negara yang hanya tamat SMA tidak lagi punya kesempatan mencalonkan diri, meski memiliki kapasitas dan mendapat dukungan rakyat. “Permohonan ini dapat menyempitkan peluang partai politik untuk mengusung calon potensial yang mungkin hanya lulusan SMA namun memiliki pengalaman dan kemampuan,” ujar Ridwan. Tak Halangi Calon dengan Pendidikan Tinggi Mahkamah menegaskan bahwa aturan saat ini tidak membatasi partai politik mengusung calon dengan pendidikan tinggi. Artinya, meskipun syarat minimum adalah lulusan SMA atau sederajat, calon dengan latar belakang akademik lebih tinggi tetap bisa diajukan. Jika norma diubah menjadi lulusan S-1, justru sebaliknya, akan menghalangi kandidat dengan latar belakang pendidikan menengah yang mungkin memiliki rekam jejak luar biasa di bidang kepemimpinan. Negara Boleh Atur, Asal Tidak Diskriminatif Mahkamah juga menekankan bahwa negara tetap memiliki hak untuk menetapkan syarat tertentu sepanjang itu objektif, rasional, tidak diskriminatif, dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Selama syarat tersebut tidak menghalangi hak asasi, tidak bersifat diskriminatif, dan sesuai kebutuhan jabatan, maka aturan seperti Pasal 169 huruf r tetap dianggap konstitusional. Meski begitu, Mahkamah membuka ruang jika di kemudian hari pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) ingin merevisi syarat pendidikan tersebut sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa. Ada Pendapat Berbeda Dalam putusan ini, Ketua MK Suhartoyo menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion). Ia beranggapan bahwa para pemohon seharusnya tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonannya tidak layak untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, menurutnya, seharusnya putusan berbunyi “permohonan tidak dapat diterima”. Latar Belakang Permohonan Dalam sidang sebelumnya pada 3 Juni 2025, pemohon Hanter Oriko Siregar berpendapat bahwa pendidikan tingkat SMA hanya memberikan pemahaman umum dan tidak cukup untuk memahami kompleksitas pemerintahan dan geopolitik global. Ia menilai presiden sebagai simbol negara harus memiliki wawasan luas, pemahaman tata kelola negara, dan kemampuan menganalisis isu-isu strategis nasional serta internasional. Dengan kewenangan presiden yang begitu besar, seperti mengajukan rancangan undang-undang, menurutnya diperlukan kemampuan intelektual yang lebih tinggi. Mereka pun meminta MK menyatakan bahwa Pasal 169 huruf r bertentangan dengan UUD 1945. Kesimpulan Dengan putusan ini, Mahkamah menegaskan bahwa lulusan SMA tetap sah untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Syarat pendidikan yang lebih tinggi bisa diusulkan, tapi melalui jalur legislasi, bukan lewat jalur yudisial. Tag: mahkamah konstitusi, uji materi uu pemilu, syarat capres cawapres, pendidikan presiden, mk tolak uji materi, pasal 169 huruf r, hanter oriko siregar, horison sibarani, putusan mk 87/PUU-XXIII/2025, berita politik nasional, berita hukum terbaru Ask ChatGPT

HEADLINE, Hukum17 Juli 2025

MK Tolak Uji Materi Soal Syarat Pendidikan Capres-Cawapres Minimal S1

BERITAUSUKABUMI.COM-Mahkamah Konstitusi (MK) resmi […]

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.