BERITAUSUKABUMI.COM-DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029. Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Budi Azhar Mutawali, S.IP.
Hadir dalam rapat tersebut Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas, SE, jajaran Forkopimda, para anggota DPRD, kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Sukabumi, serta tamu undangan lainnya. Agenda ini merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama Pemerintah Daerah yang digelar pada 30 April 2025.
Fraksi Golkar dan PAN: Apresiasi Strategi Anggaran Multi-Year
Juru bicara Fraksi Golkar dan PAN, H.M. Loka Tresnajaya, SE, menegaskan dukungan terhadap pembentukan dana cadangan Pilkada. Fraksi menilai skema anggaran bertahap selama 2026–2028 dengan target Rp120 miliar mampu menjaga stabilitas keuangan daerah.
Beberapa poin penting yang disampaikan:
- Strategi anggaran multi-year untuk mengurangi beban APBD.
- Keterlibatan stakeholder seperti KPU, Bawaslu, Disdukcapil, hingga TNI-Polri.
- Optimalisasi dan transparansi pengelolaan dana oleh BPKAD.
- Kepatuhan pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah.
Golkar berharap pembahasan dilakukan objektif demi kepentingan masyarakat Sukabumi serta memastikan Pilkada 2029 berjalan lancar tanpa mengganggu pembangunan.
Fraksi Gerindra: Dana Harus Pro-Rakyat dan Transparan
Melalui juru bicaranya, Ruslan Abdul Hakim, SE, Fraksi Gerindra menekankan agar penyisihan dana cadangan tidak mengganggu program kesejahteraan masyarakat.
Gerindra mengusulkan:
- Kajian mendalam terkait kebutuhan riil anggaran.
- Perhitungan faktor demografis dan inflasi.
- Koordinasi lintas lembaga antara Pemda, KPU, Bawaslu, dan DPRD.
- Transparansi penuh agar masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran.
Gerindra berharap dana cadangan dikelola akuntabel dan tidak menjadi beban fiskal, melainkan instrumen strategis menghadapi dinamika Pilkada 2029.
Fraksi PKS: Usulkan Dana dari SILPA
Fraksi PKS yang diwakili Iwan Ridwan, M.Pd. menyatakan dukungan terhadap rencana pembentukan dana cadangan, namun mengingatkan agar pembangunan di tahun-tahun awal tidak terbebani.
PKS mengusulkan dana diambil dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), yang pada 2024 mencapai Rp129 miliar. Menurut PKS, alokasi SILPA lebih tepat agar tidak terjadi idle money yang justru menghambat pembangunan.
Selain itu, PKS meminta transparansi dalam perhitungan dana serta mempertimbangkan penempatan dana cadangan di BPR milik Pemda untuk memberi nilai tambah bagi BUMD.
Fraksi PDI Perjuangan: Anggaran Rp120 Miliar Dinilai Membengkak
Fraksi PDI Perjuangan melalui Sendi A. Maulana menyambut baik inisiatif dana cadangan, namun menyoroti angka Rp120 miliar yang dinilai terlalu besar dibandingkan Pilkada 2024.
Fraksi ini mendesak agar dilakukan perhitungan ulang secara hati-hati dengan memperhatikan kondisi fiskal Sukabumi di 2029. Selain itu, koordinasi dengan KPU dan Bawaslu dalam penyusunan RAB dinilai penting agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya laporan transparan berbasis sistem informasi digital agar publik dapat mengakses perkembangan dana cadangan secara terbuka.
Fraksi Lainnya: Pandangan Umum Disampaikan Tertulis
Fraksi PKB, Demokrat, dan PPP menyampaikan pandangan umum secara tertulis. Adapun PKB tidak hadir langsung karena anggota fraksi sedang mengikuti bimbingan teknis di Bandung.
Ketua DPRD: Jawaban Bupati Dijadwalkan 21 Mei 2025
Secara keseluruhan, pandangan umum fraksi-fraksi berisi masukan, catatan, dan saran untuk penyempurnaan Raperda. Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali, S.IP. menyampaikan bahwa Bupati akan memberikan jawaban resmi pada Rapat Paripurna berikutnya yang dijadwalkan Rabu, 21 Mei 2025.
“Diharapkan pembahasan ini menghasilkan regulasi yang kuat dan efektif, sehingga persiapan dana cadangan Pilkada 2029 tidak mengganggu pembangunan dan mampu menjaga stabilitas keuangan daerah,” tegas Budi.
