BERITAUSUKABUMI.COM-Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali menghadiri peluncuran indicator Indek Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2025 secara daring dari Pendopo Sukabumi, Rabu, (5/3/2025).
Bupati Sukabumi, Asep Japar didampingi Sekda Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman bersama sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
Budi Azhar menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan panduan dan acuan kepada pemerintah daerah dan seluruh stakeholder terkait pencegahan korupsi.
“Mudah-mudahan dengan guidance dari KPK tentang pencegahan korupsi ini, kita bisa menjalankannya dengan baik sehingga Kabupaten Sukabumi dapat menjalankan tata kelola yang baik dan terbebas dari korupsi,”kata Budi Azhar.
Pimpinan KPK Setyo Budianto mengajak para kepala daerah untuk bersama-sama mencegah korupsi. Sebab pemberantasan korupsi bukan hanya penegakan hukum, namun pencegahan merupakan segala-galanya.
“Seringkali pencegahan dianggap sepele. Padahal, pencegahan paling efektif adalah penindakan,” ujarnya
Berbicara pencegahan, terdapat delapan area pencegahan korupsi daerah yang masuk ke dalam IPKD MCP 2025. Dari semua itu, mengerucut ke 16 sasaran dan 111 indicator.
“Indikator itu berbicara skor yang menjadi acuan. Alangkah baiknya tidak hanya mengejar angka, namun ke upaya pencegahan itu bisa dimaksimalkan dari hulu ke hilir,” ungkapnya
Oleh karena itu, dirinya berharap MCP bukan sekadar center. Akan tetapi bisa menjadi control dan lainnya.
“Kita harus bisa menjadikan MCP menjadi sebuah monitoring, kontroling, dan lainnya,” ucapnya
Melalui hal itu, dirinya berharap setiap tahunnya bisa lebih bagus. Jadi, mari kita tingkatkan dan berdayakan untuk lebih bagus lagi di masa yang akan dating,” ajaknya.
Hal senada pun disampaikan Irjen Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya. Menurutnya, MCP ini harus benar-benar dipedomani dan dilaksanakan sebaik mungkin. Namun jangan sekadar pemenuhan skor saja.
“Jangan sampai MCPnya tinggi, namun berbeda dengan kenyataan di lapangan,” tegasnya.
Maka dari itu, MCP ini sangatlah perlu untuk pencegahan korupsi di pemerintahan daerah. Semua itu demi menghadirkan pemerintahan daerah yang bersih dari korupsi.”Intinya ikuti dan patuhi aturan,” tegasnya.(advertorial)
