Tiga Objek di Kota Sukabumi Akan Ditetapkan Jadi Cagar Budaya

Tiga objek di Kota Sukabumi akan segera ditetapkan sebagai cagar budaya di Kota Sukabumi. Hal ini mengemuka dalam pembukaan acara diseminasi/sosialisasi dan Sidang Penetapan Objek Diduga Cagar Budaya menjadi Cagar Budaya Kota Sukabumi yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, di Hotel Taman Sari, Sukabumi, Selasa (5/12/2023).

Tiga objek itu yakni Balai Kota Sukabumi, rumah tahanan Hatta dan Syahrir dan Gereja Sidang Kristus Sukabumi. Penjabat (Pj) Walikota Sukabumi Kusmana Hartadji berharap tiga cagar budaya yang akan ditetapkan ini dirawat dan menjadi bagian daya tarik wisata.

Pemerintahan

Cegah Stunting Dinas Perikanan Bagikan Paket Ikan dan Lepas Ikan di Bojonggenteng

Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi lakukan pelepasliaran ikan di Sungai Cipamatutan dan intervensi Penanganan Stunting di Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi, Jumat (1/12/2023).

Adapun jenis ikan yang dilepasliarkan adalah ikan Nilem sebanyak 3.000 ekor. Ikan Nilem merupakan jenis ikan Lokal kabupaten Sukabumi. Ikan ini merupakan ikan yang hidup liar di perairan umum terutama di sungai-sungai yang berarus sedang dan berair jernih.

Hari Terakhir Bertugas Asjap Berterima Kasih ke Marwan Minta Maaf ke Warga

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Sukabumi, Asep Japar sudah memasuki masa purna bakti terhitung mulai 1 Desember 2023.

Kurang lebih 30 tahun pria kelahiran Garut ini mengabdi sebagai ASN di Kabupaten Sukabumi. Dari staf hingga menduduki jabatan strategis di pemerintahan, seperti Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sekretaris Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, dan terakhir Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Acara seremoni purna bakti Asep Japar berbarengan dengan puncak peringatan Hari Bakti PU ke 78 di halaman Kantor DPU Kabupaten Sukabumi, Kamis (30/11/2023).

HEADLINE, Pemerintahan

Buruh di Kabupaten Sukabumi Kecewa UMK Tahun 2024 Hanya Diusulkan Naik Rp 30 Ribu

Ketua Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP TSK SPSI) Kabupaten Sukabumi, Mochammad Popon mengatakan, formula baru yang akan diterapkan Pemkab Sukabumi dan Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) Kabupaten Sukabumi untuk kenaikan UMK 2024 ini, dinilai tidak adil jika mengikuti formula yang ada.

Di mana kenaikan UMK di Kabupaten Sukabumi hanya sebesar Rp30 ribu lebih. Untuk itu tegas Popon, serikat buruh akan terus mengawal keputusan DPK Kabupaten Sukabumi.

“Jika naiknya hanya Rp30 ribuan, sudah jelas kami dari kaum buruh sangat keberatan. Selain itu, kami juga menilai naiknya upah sebesar Rp30 ribu itu karena sebuah kegagalan Bupati Sukabumi yang tidak bosan menaikan pendapatan masyarakat yang hanya diangka Rp1.253.000,” kata Popon saat aksi ratusan buruh untuk mengawal rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Sukabumi di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi, Kamis (23/11/2023).

HEADLINE, Pemerintahan

Sudah Ditanda Tangani UMK Tahun 2024 Kota Sukabumi Cuma Naik 3,15 Persen

Pemkot Sukabumi dan Dewan Pengupahan Kota Sukabumi, telah menyepakati besaran Upah Minimum Kota (UMK) Kota Sukabumi untuk Tahun 2024.

Penghitungan UMK Kota Sukabumi oleh Dewan Pengupahan Kota sebagai rekomendasi terhadap pengupahan kepada pekerja telah ditandatangani oleh Penjabat Walikota Sukabumi, Kusmana Hartadji.

Kepala Dinas Ketenegakerjaan (Disnaker) Kota Sukabumi Abdul Rachman selaku Ketua Dewan Pengupahan Kota menyebutkan kenaikan UMK tahun 2024 di Kota Sukabumi naik sebesar 3,15 persen dari Tahun 2023.

HEADLINE, Pemerintahan

Jelang Akhir Tahun 2023 Inflasi di Kota Sukabumi masih Dinilai Stabil

Tingkat inflasi di Kota Sukabumi dinilai masih stabil, namun harus tetap dikendalikan menjelang akhir tahun 2023.

Hal ini menjadi pembahasan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi melalui stabilisasi pasokan dan harga pangan yang dipimpin Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji di Ruang Oproom Balai Kota Sukabumi, Kamis (16/11/2023).

Selain Pj Wali Kota Sukabumi hadir pula Sekda Kota Sukabumi Dida Sembada, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Sukabumi Nuraeni Komarudin, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Adrian Hariadi.

“Inflasi di Kota Sukabumi masih stabil dan di batas normal 3,0±1,” ujar Pj Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji.

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.