HEADLINE, Jabar, Pemerintahan

Upah Minumum Provinsi Jabar 2024 Cuma Naik Rp 70.825

Pemprov Jabar Resmi Umumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2024. Keputusan UMP 2024 itu tertuang melalui Keputusan Gubenur (Kepgub) Nomor 561/Kep.768-Kesra/2023.

Adapun besaran UMP 2024 yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi yakni sebesar Rp2.057.495,00
UMP ini secara resmi diumumkan pada hari ini 21 November 2023 oleh Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin didampingi Kadisnakertrans Jabar, Teppy Wawan Dharmawan.

Sebelumnya, untuk tahun 2023, pemerintah provinsi Jawa Barat sebelumnya menetapkan UMP sebesar Rp1.986.670. Dengan begitu, kenaikan UMP 2024 Jabar naik 3,57 Persen atau kenaikannya Rp70.825.

HEADLINE, Pemerintahan

Sampah di Pantai Simpenan Sukabumi Pj Gubernur Jabar Duga ada Kiriman dari Bekasi dan Bogor

Tidak hanya berasal dari Sukabumi, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin menduga lautan sampah di Pantai Cibutun Desa Sangrawayang dan Pantai Loji Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, juga berasal dari daerah Bekasi dan Bogor.

“Bulan lalu saya terima fotonya sudah bersih. Memang kiriman dari sungai. Sampah ini urusan bersama dari hulu sungai. Saya sudah minta Pak Sekda polisi sungai di Bekasi Kabupaten Bogor segera menindak,”ungkap Bey seperti disalin BERITAUSUKABUMI.COM dari ayobandung.com Rabu (4/10/2023).

Pemerintahan

Data Dinkes Kabupaten Sukabumi : 25 Balita di Kasepuhan Kampung Adat Alami Stunting

Data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sukabumi per bulan Juli 2023, sedikitnya 25 bayi lima tahun atau Balita, mengalami stunting.

“Data hasil bulan Juli 2023, di Desa Sirnaresmi terdapat 25 balita stunting. Kampung adat Ciptagelar ada 6 balita, Cipulus 4 balita dan Sirnaresmi 15 balita,”kata Sekretaris Dinkes Kabupaten Sukabumi, Maskur Alawi dikonfirmasi BERITAUSUKABUMI.COM, Kamis (10/8/2023).

HEADLINE, Pemerintahan

Buntut Transfer Uang DD ke LBH 60 Kades di Kabupaten Sukabumi Diperiksa Inspektorat

Buntut transfer uang ke rekening salah satu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang ada di Sukabumi, sebanyak 60 kepala desa (kades) di Kabupaten Sukabumi terpaksa menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Sukabumi.

Puluhan kades itu diperiksa Inspektorat Kabupaten Sukabumi setelah sebelumnya Laskar Pasundan Indonesia (LPI), melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi, Kamis (28/7/2023) lalu.

HEADLINE, Jabar, Pemerintahan

Respon Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum Soal Keluhan Jalan yang Belum Mulus

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum merespon keluhan dan protes warga di sejumlah daerah di Jawa Barat, terkait kondisi infrastruktur jalan yang rusak atau belum mulus.

Lewat jejaring media sosial pribadinya, keduanya merespon keluhan warga Jawa Barat dengan memberikan laporan serta penjelasan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menanggani persoalan infrastruktur jalan.

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.