BERITAUSUKABUMI.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi memastikan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2027 diarahkan untuk menghasilkan anggaran yang lebih efektif, efisien, transparan, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Bupati Sukabumi H. Asep Japar melalui Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas saat membacakan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Sukabumi, Jumat (2/10/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali dan dihadiri unsur Forkopimda, perangkat daerah, para camat, serta undangan lainnya.
Dalam jawaban pemerintah daerah, berbagai masukan dan catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD disebut menjadi bahan penting dalam penyempurnaan arah kebijakan APBD 2027.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali menegaskan, pembahasan APBD tidak berhenti pada persoalan angka, tetapi harus memastikan anggaran yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, setiap program yang masuk dalam APBD harus memiliki arah dan manfaat yang jelas.
“APBD harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan daerah. Karena itu, setiap program dan kegiatan harus dibahas secara cermat agar anggaran yang tersedia memberikan manfaat yang optimal,” ujar Budi.
Pendapatan Daerah Digenjot Tanpa Membebani Masyarakat
Untuk meningkatkan pendapatan daerah, Pemkab Sukabumi akan mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi.
Strategi tersebut dilakukan melalui digitalisasi layanan, pemutakhiran data wajib pajak, penagihan piutang, hingga pengembangan berbagai potensi ekonomi daerah.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian antara lain pariwisata, pertambangan, perikanan, dan properti.
Namun, optimalisasi pendapatan tersebut ditegaskan tidak boleh dilakukan dengan membebani masyarakat kecil.
Pemkab Sukabumi juga akan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan potensi daerah yang lebih optimal dan berbasis data.
Pendidikan dan Kesehatan Tetap Jadi Prioritas
Dari sisi belanja daerah, pelayanan dasar tetap menjadi salah satu fokus utama dalam APBD Kabupaten Sukabumi 2027.
Anggaran untuk sektor pendidikan dialokasikan sebesar 31,16 persen, sedangkan sektor kesehatan mencapai 18,95 persen dari belanja daerah.
Selain pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur juga diarahkan pada kebutuhan yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
Prioritas tersebut meliputi peningkatan ruas jalan strategis, jaringan irigasi, penyediaan air minum, sanitasi, serta pembukaan dan peningkatan akses menuju kawasan wisata.
Budi Azhar Mutawali menilai arah belanja tersebut perlu dikawal sejak tahap pembahasan hingga pelaksanaan.
“Yang paling penting adalah bagaimana anggaran yang sudah ditetapkan nantinya benar-benar dilaksanakan sesuai perencanaan dan memberikan dampak yang bisa dirasakan masyarakat,” katanya.
Pertanian, Pariwisata dan UMKM Jadi Penggerak Ekonomi
APBD Kabupaten Sukabumi 2027 juga diarahkan untuk memperkuat sektor ekonomi produktif.
Pemerintah daerah menempatkan pertanian dan agroindustri, ketahanan pangan, pariwisata, UMKM, serta koperasi sebagai sektor yang perlu terus didorong.
Selain itu, percepatan penurunan angka stunting juga menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah.
Dengan arah kebijakan tersebut, APBD tidak hanya diposisikan sebagai instrumen pembiayaan pemerintahan, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Efisiensi Bukan Sekadar Pangkas Anggaran
Pemkab Sukabumi menegaskan efisiensi anggaran tidak identik dengan sekadar memangkas belanja.
Efisiensi dimaknai sebagai upaya memastikan setiap program memiliki target yang jelas, hasil yang terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Setiap rupiah anggaran diarahkan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegas Bupati Sukabumi H. Asep Japar dalam jawaban pemerintah daerah yang dibacakan Wakil Bupati H. Andreas.
Budi Azhar Mutawali menambahkan, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD agar program yang telah disepakati bersama dapat berjalan sesuai target.
Pembahasan Raperda APBD 2027 selanjutnya menjadi tahapan penting untuk memastikan antara kemampuan fiskal daerah, kebutuhan pembangunan, serta aspirasi masyarakat dapat berjalan beriringan.





