BERITAUSUKABUMI.COM – Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki-Bobby Maulana, refleksi kinerja pemerintahan dinilai perlu dilakukan secara sederhana, substansial, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ketua DPD PKS Kota Sukabumi yang juga Anggota DPRD Kota Sukabumi, Danny Ramdhany, menegaskan momentum satu tahun kepemimpinan seharusnya menjadi ajang evaluasi menyeluruh terhadap capaian program kerja, bukan sekadar kegiatan seremonial.
Menurutnya, hakikat peringatan satu tahun pemerintahan adalah melihat kembali sejauh mana janji-janji politik telah direalisasikan, serta mengukur efektivitas kebijakan yang telah dijalankan selama ini.
“Refleksi satu tahun kepemimpinan sebaiknya dilakukan secara khidmat dan merakyat. Ini momentum evaluasi, bukan untuk menunjukkan pencitraan atau mencari validasi publik, karena proses dan output kinerja pemerintah masih sangat terbuka untuk diperdebatkan,” ujar Danny dalam keterangannya kepada BERITASUKABUMI.COM, Jumat (20/2/2026).
Danny menilai, pelaksanaan kegiatan seremonial berskala besar berpotensi tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran, terutama di tengah kebutuhan masyarakat terhadap perbaikan infrastruktur dasar, seperti jalan rusak maupun peningkatan akses terhadap kebutuhan sandang, pangan, dan papan.
Danny juga menyoroti agenda seremonial peringatan satu tahun kepemimpinan bukan merupakan bagian dari kegiatan rutin ketatanegaraan, sehingga pemerintah daerah diharapkan lebih memfokuskan energi dan anggaran pada program yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Lebih lanjut, Danny memaparkan sejumlah aspek penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam melakukan refleksi satu tahun kepemimpinan, di antaranya:
- Evaluasi Program Kerja – Menilai kesesuaian antara pelaksanaan program dengan rencana serta target yang telah ditetapkan.
- Identifikasi Kelebihan dan Kekurangan – Menginventarisasi hambatan dalam pelaksanaan program serta merumuskan solusi perbaikan.
- Peningkatan Transparansi – Mendorong keterbukaan dalam pengelolaan anggaran dan proses pengambilan kebijakan.
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat – Memperluas ruang keterlibatan publik dalam perencanaan hingga pelaksanaan program pembangunan.
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik – Mengoptimalkan layanan kesehatan, pendidikan, dan sektor strategis lainnya.
- Penanganan Permasalahan Sosial – Memperkuat langkah penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
- Peningkatan Akuntabilitas – Memastikan tata kelola pemerintahan berjalan secara efektif dan bertanggung jawab.
Danny berharap, melalui evaluasi yang objektif dan introspektif, Pemerintah Kota Sukabumi dapat memperbaiki kinerja serta meningkatkan kualitas pelayanan publik ke depan.
“Dengan refleksi yang tepat, pemerintah daerah diharapkan mampu menuntaskan janji-janji politiknya sekaligus menghadirkan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
