BERITAUSUKABUMI.COM-Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak pemerintah Presiden Prabowo Subianto agar bersikap tegas terhadap keikutsertaan atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championships (WAGC) 2025 yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 19–25 Oktober mendatang.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta, menilai kehadiran atlet Israel di Indonesia akan menimbulkan polemik publik dan berpotensi mencederai amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan.
“Izin bagi atlet Israel untuk bertanding di tanah air tidak hanya akan memicu penolakan masyarakat, tetapi juga bertentangan dengan konstitusi Indonesia yang menegaskan penolakan terhadap penjajahan dalam bentuk apa pun,” ujar Sukamta dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (8/10/2025).
Sukamta menegaskan bahwa sikap Indonesia terhadap Israel harus konsisten dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang berpihak pada kemanusiaan dan mendukung perjuangan rakyat Palestina.
Ia juga menyinggung sejarah panjang penolakan Indonesia terhadap kehadiran Israel di berbagai ajang olahraga internasional.
Indonesia pernah menarik diri dari kualifikasi Piala Dunia 1958 agar tidak berhadapan dengan tim Israel, serta menolak pemberian visa kepada kontingen Israel pada Asian Games 1962 di Jakarta. Menurutnya, semangat tersebut seharusnya tetap dijaga oleh pemerintah saat ini.
“Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina bukan hanya soal solidaritas, tetapi juga komitmen terhadap nilai dasar bangsa yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945,” tegasnya.
Kejuaraan Dunia Senam 2025 rencananya digelar di Indonesia Arena, Jakarta, dengan partisipasi sekitar 80 negara. Namun, wacana kehadiran atlet Israel memunculkan perdebatan di kalangan publik dan organisasi keagamaan.
Pihak Kementerian Luar Negeri menyebut bahwa hingga kini belum menerima permintaan resmi terkait rekomendasi atau izin kedatangan atlet Israel.
Sementara Federasi Senam Indonesia (Persani) sebagai panitia penyelenggara menyatakan masih menunggu arahan dari pemerintah.
Sementara itu, sejumlah tokoh, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), juga menyerukan agar pemerintah menolak kehadiran kontingen Israel.
Mereka menilai langkah tersebut penting untuk menjaga konsistensi politik luar negeri Indonesia yang pro terhadap Palestina.
Polemik kehadiran atlet Israel di Jakarta tidak hanya menyangkut ranah olahraga, tetapi juga diplomasi dan politik luar negeri.
Pemerintah dihadapkan pada dilema antara menjaga prinsip kemanusiaan dan komitmen konstitusional, atau mengikuti standar internasional olahraga yang menjunjung inklusivitas.
Sejumlah pengamat menilai, keputusan pemerintah nantinya akan menjadi tolok ukur sikap Indonesia di mata dunia, terutama dalam hal konsistensi terhadap isu kemerdekaan Palestina dan penegakan prinsip bebas aktif.
