BERITAUSUKABUMI.COM-Pemerintah pusat menegaskan komitmennya dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana melalui skema Pelindungan Sosial Adaptif (PSA).
Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, A. Muhaimin Iskandar, saat meninjau langsung lokasi terdampak longsor di Desa Sukarame, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Kamis (27/11/2025).
Dalam kunjungan tersebut, pemerintah memastikan percepatan penanganan warga terdampak dengan membangun 10 unit rumah di Desa Sukarame serta 5 rumah di Desa Wangunsari.
Selain itu, paket bantuan berupa pembangunan 15 rumah dengan sambungan listrik dan air bersih, renovasi 38 rumah, perbaikan akses jalan, 769 bronjong, 1.000 paket sembako, hingga penanaman bibit mahoni dan sengon turut diberikan sebagai upaya penguatan ketahanan lingkungan.
Menko Muhaimin menjelaskan bahwa PSA kini menjadi pendekatan utama pemerintah dalam mitigasi, penanganan, dan pemulihan pascabencana.
Skema ini mengintegrasikan berbagai instansi pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat dalam mendeteksi dan merespons kerawanan bencana secara cepat.
“Pelindungan Sosial Adaptif adalah antisipasi komprehensif untuk mendeteksi kerawanan sejak dini. Tujuannya agar masyarakat terdampak bisa bangkit dan hidup lebih layak,” ujar Muhaimin.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperluas cakupan PSA, termasuk peningkatan manfaat bantuan sosial bagi wilayah rentan bencana.
Salah satu langkah cepat pemerintah adalah mempercepat pendataan administrasi kependudukan. Ditemukan 202 keluarga terdampak belum memiliki dokumen resmi, padahal Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi syarat utama untuk mengakses bansos, layanan kesehatan, hingga dukungan pemulihan ekonomi.
“Negara wajib mempermudah akses layanan administrasi, terutama bagi warga yang tinggal di kawasan rawan bencana,” tegasnya.
Bupati Sukabumi H. Asep Japar, yang mendampingi kunjungan tersebut bersama Wakil Bupati H. Andreas, menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat terhadap percepatan pemulihan di daerahnya.
Ia menyebut pembangunan rumah bagi korban bencana turut didukung DPR RI dan sejumlah pihak perbankan.
“Ini bentuk solidaritas dan kegotongroyongan. Semoga bisa menjadi contoh bagi daerah lain,” kata Bupati.
Asep menargetkan pembangunan rumah bagi warga terdampak bencana dapat rampung dalam waktu satu hingga dua bulan.
Selain pembangunan rumah, pemerintah juga menyoroti pentingnya perencanaan pembangunan berbasis mitigasi di setiap level pemerintahan.
Penanaman pohon mahoni dan sengon secara simbolis dilakukan sebagai bentuk komitmen pemulihan lingkungan dan pengurangan risiko bencana di masa depan.
