Iman Adinugraha Beberkan Maraknya Pungli Tenaga Kerja di Sukabumi, Minta Aparat Bertindak

Anggota DPR RI Iman Adinugraha menyoroti maraknya pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen tenaga kerja di Kabupaten Sukabumi. Dalam forum Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI di Serang, ia meminta perusahaan dan aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang memeras pencari kerja. Perusahaan juga menegaskan komitmen untuk menerima laporan resmi dari masyarakat guna memberantas praktik pungli di sektor industri.
Iman Adinugraha saat rapat Kerja Komisi VII DPR RI di Serang, Banten, yang turut dihadiri manajemen PT Nikomas Gemilang, PT GSI Sukabumi, serta perwakilan Dirjen IKFT Kementerian Perindustrian. (foto:imanadinugraha)

BERITAUSUKABUMI.COM-Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Iman Adinugraha, menegaskan jika praktik pungutan liar (pungli) terhadap calon maupun pekerja aktif di Kabupaten Sukabumi masih marak terjadi.

Hal tersebut disampaikan Iman Adinugraha dalam forum Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI di Serang, Banten, yang turut dihadiri manajemen PT Nikomas Gemilang, PT GSI Sukabumi, serta perwakilan Dirjen IKFT Kementerian Perindustrian, Jumat (14/11/2025).

Iman menyebutkan bahwa laporan mengenai pungli perekrutan tenaga kerja masih bermunculan, baik dilakukan oleh oknum perantara, calo, maupun pihak-pihak yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan.

Bacaan Lainnya

“Saya sampaikan di forum bahwa di Sukabumi praktik pungli tenaga kerja masih marak terjadi. Ini sudah meresahkan dan sangat merugikan masyarakat yang sedang mencari nafkah,” ujar Iman Adinugraha dikonfirmasi BERITAUSUKABUMI.COM.

Menurutnya, perusahaan telah meminta kerja sama seluruh pihak untuk memberantas praktik tersebut. Perusahaan juga menegaskan tidak pernah melegalkan pungli dalam proses rekrutmen maupun administrasi ketenagakerjaan.

“Pihak perusahaan meminta kerja sama semua pihak untuk segera melaporkan kepada aparat penegak hukum dan kepada manajemen perusahaan jika masih ada oknum yang memeras tenaga kerja kita di Kabupaten Sukabumi,” tegas Iman.

Ia menambahkan, dunia industri membutuhkan proses rekrutmen yang bersih, transparan, dan bebas dari biaya ilegal agar iklim investasi tetap sehat dan para pekerja terlindungi.

Iman meminta aparat kepolisian, pemerintah daerah, serta dinas terkait untuk mengambil langkah tegas agar praktik pungli tidak lagi menjerat para pencari kerja.

“Kami di DPR RI akan terus mengawasi dan mendorong pemerintah untuk memastikan agar proses penerimaan tenaga kerja berjalan adil dan tidak merugikan masyarakat,” tutupnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *