BERITAUSUKABUMI.COM-Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Jawa Barat, Dr. H. Saepuloh, menilai pola kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dinilai memicu keresahan di kalangan guru, pengelola madrasah, hingga tokoh agama, karena dinilai melemahkan nilai-nilai religius yang menjadi bagian dari kultur masyarakat Jawa Barat.
KDM menunjukkan indikasi kuat bahwa pendidikan agama, pendidikan swasta, dan keberadaan ulama kurang mendapat prioritas dalam visi pembangunan Pemprov Jabar.
“Kami melihat ini bukan sekadar kelemahan perencanaan, tetapi ada gejala sistematis yang melemahkan eksistensi pesantren, madrasah, guru agama, bahkan ulama. Seolah pendidikan keagamaan dipreteli sedikit demi sedikit,” ujar Saepuloh di Kantor PW Pergunu Jawa Barat, Rabu (8/8/2025) lalu.
Berikut sejumlah kebijakan Pemprov Jawa Barat di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi yang menuai kritik:
- Penghapusan Bantuan Pesantren
Ribuan pesantren di Jawa Barat kehilangan dukungan untuk operasional fisik akibat kebijakan ini. - Pengiriman Siswa ke Barak Militer
Langkah ini dinilai menggeser orientasi pendidikan karakter Islami ke arah pendekatan militeristik, tanpa mempertimbangkan kearifan lokal pesantren. - Pemangkasan Anggaran BPMU untuk Madrasah Aliyah
Pemotongan dana ini membuat banyak madrasah kekurangan anggaran, sehingga program pengembangan pendidikan tertunda. - Larangan Menahan Ijazah Tanpa Skema Pembayaran
Aturan ini mempersempit ruang gerak sekolah swasta yang bergantung pada pembayaran tunggakan siswa, tanpa ada solusi pembiayaan yang jelas. - Percepatan Jam Masuk Sekolah Menjadi 06.30 WIB
Kebijakan ini dinilai mengganggu rutinitas pengajian santri, terutama bagi yang bersekolah di luar pondok pesantren. - Penambahan Jumlah Siswa per Rombel Sekolah Negeri hingga 50 Orang
Kondisi ini berpotensi menyingkirkan peran sekolah swasta, memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) guru, mengurangi jam mengajar, dan berdampak pada tidak terpenuhinya syarat tunjangan sertifikasi.
