BERITAUSUKABUMI.COM-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut, lima kabupaten di Jawa Barat menyumbang angka kemiskinan ekstrem di Indonesia.
“Khusus di Jabar ada lima kota/kabupaten yang jadi target untuk dikeroyok ramai-ramai. Yaitu, Karawang Indramayu, Cianjur, Kuningan dan Kabupaten Bandung. Yang kalau ditotal ada 480 ribu masyarakat yang masuk kelompok miskin ekstrem,” kata Tito saat mendampingi Wapres Ma’ruf Amin di Kota Bandung, Rabu (29/9/2021) dikutip dari merdeka.com.
Pemerintah kata Tito memiliki target untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem pada 2024 secara bertahap. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total ada 27 juta jiwa yang masuk kategori penduduk miskin, 10 juta di antaranya masuk kategori miskin ekstrem.
Ini artinya, Kota Sukabumi khususnya Kabupaten Sukabumi tidak atau belum masuk dalam katagori daerah penyumbang angka kemiskinan ekstrem seperti yang disebutkan Mendagri Tito Karnavian.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Gapura RI, Hakim Adonara berpendapat, daerah yang dikategorikan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi di Jawa Barat itu berkaitan dengan prinsip intervensi pemerintah pusat dalam kapasitas menselaraskan program prioritas pembangunan Nasional antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Hanya Hakim cukup menyayangkan tidak atau belum masuknya Sukabumi sebagai daerah penyumbang kemiskinan ekstrem di Jawa Barat maupun skala Indonesia.
“Secara faktual di Kabupaten Sukabumi tidak masuk dalam kategori penyumbang kemiskinan ekstrem seharusnya disayangkan, artinya, kemiskinan di Kabupaten Sukabumi tidak mendapatkan prioritas penanganan kemiskinan pemerintah pusat secara baik,”kata Hakim kepada BERITAUSUKABUMI.COM, Kamis 30 September 2021.
Menurut Hakim, lebih baik disebut daerah penyumbang kemiskinan tapi faktanya masyarakatnya sejahtera, daripada disebut daerah maju tapi kenyataannya masyarakat masih banyak yang belum sejahtera.
Berdasarkan data dari BPS ungkap Hakim, angka penduduk miskin baru di Kabupaten Sukabumi tahun 2020 saja mengalami kenaikan hingga 0,87 persen atau sebanyak 21,80 ribu jiwa.
Terlebih, dalam dua tahun di masa Pandemi Covid-19, perkiraan angka kemiskinan dipastikan mengalami kenaikan. Hal ini bisa dilihat salah satunya dengan maraknya pemutusan hubungan kerja.
“Menurut saya lebih baik masuk katagori daerah miskin, sebab dengan begitu Sukabumi akan lebih diperhatikan jadi salah satu prioritas intervensi program-program pengentasan kemiskinan dari pemerintah pusat,”tukasnya.
editor : Irwan Kurniawan