BERITAUSUKABUMI.COM–Ribuan guru madrasah dari berbagai jenjang pendidikan di Kota Tasikmalaya menggelar aksi unjuk rasa damai di Bale Kota Tasikmalaya, Senin (26/1/2026).
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes atas kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak berpihak pada guru madrasah, khususnya terkait pengangkatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Para pendidik yang sebagian besar masih berstatus honorer itu datang sejak pagi hari dengan membawa spanduk, poster, serta menyampaikan orasi secara bergantian.
Mereka menuntut keadilan dalam kebijakan kepegawaian, mengingat banyak guru madrasah telah mengabdi puluhan tahun namun belum mendapatkan kepastian status maupun kesejahteraan.
Dalam orasinya, perwakilan guru madrasah menyampaikan kekecewaan terhadap kebijakan pengangkatan PPPK yang dinilai tidak mempertimbangkan masa pengabdian.
Mereka menegaskan bahwa perjuangan ini bukan untuk menolak program pemerintah, melainkan meminta perlakuan yang adil dan proporsional bagi tenaga pendidik yang selama ini berperan penting dalam mencerdaskan generasi bangsa.
“Banyak dari kami sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun, tetapi belum juga diangkat. Sementara ada profesi lain yang relatif baru justru bisa langsung menjadi PPPK,” ujar salah satu orator di tengah aksi.
Aksi tersebut mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Tasikmalaya. Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra, turun langsung menemui massa dan mendengarkan aspirasi para guru. Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah memahami kegelisahan yang dirasakan para pendidik madrasah.
Menurut Diky, kebijakan pengangkatan PPPK merupakan kewenangan pemerintah pusat. Meski demikian, Pemkot Tasikmalaya berkomitmen untuk menampung dan meneruskan seluruh aspirasi guru madrasah kepada kementerian terkait agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan ke depan.
“Kami akan menyampaikan aspirasi ini secara resmi ke pemerintah pusat. Harapannya, ada solusi terbaik dan kebijakan yang lebih adil bagi para guru madrasah,” ujarnya di hadapan massa aksi.
Sementara itu, tidak hadirnya Wali Kota Tasikmalaya dalam aksi tersebut turut menjadi sorotan para demonstran. Meski demikian, aksi tetap berlangsung tertib dan kondusif di bawah pengamanan aparat kepolisian.
Para guru madrasah berharap pemerintah segera memberikan kepastian terkait status kepegawaian dan kesejahteraan mereka.
Mereka menilai, tanpa adanya keadilan dalam kebijakan pengangkatan PPPK, kualitas pendidikan—khususnya pendidikan madrasah berpotensi terdampak dalam jangka panjang.
Aksi ditutup dengan pernyataan sikap dan doa bersama, sebagai simbol harapan agar perjuangan mereka mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.
SUMBER : BERBAGAI SUMBER
