BERITAUSUKABUMI.COM-Kebijakan pemerataan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan Badan Gizi Nasional (BGN) memicu polemik di Kota Sukabumi.
Sejumlah pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menilai kebijakan tersebut diterapkan secara tergesa-gesa tanpa melalui proses konsolidasi yang matang dengan para mitra di lapangan.
Kritik terhadap kebijakan tersebut mengemuka dalam forum konsolidasi pengelola SPPG bersama Koordinator Wilayah SPPG Kota Sukabumi yang digelar di SMKN 1 Kota Sukabumi.
Dalam forum itu, para pengelola menyampaikan kekhawatiran atas dampak kebijakan pemerataan yang dinilai mengabaikan kondisi faktual kemitraan yang selama ini telah berjalan baik.
Pengelola SPPG Warnasari, Ricky Zulius, mengungkapkan bahwa kebijakan pemerataan justru menimbulkan ketidakpastian operasional.
Ia mencontohkan kemitraan antara SPPG Warnasari dan SMKN 1 Kota Sukabumi yang telah terjalin selama lebih dari tujuh bulan tanpa kendala berarti.
“Selama tujuh bulan kemitraan berjalan kondusif. Tidak ada masalah, pelayanan aman, dan tidak pernah terjadi insiden apa pun.
Namun tiba-tiba muncul kebijakan pemerataan yang mengharuskan kami melepas sekolah, tanpa konsolidasi menyeluruh dengan mitra maupun pihak sekolah,” ujar Ricky kepada, Jumat (16/1/2026).
Menurutnya, kebijakan yang tidak disertai komunikasi dan evaluasi menyeluruh berpotensi mengganggu stabilitas layanan pemenuhan gizi bagi penerima manfaat.
Ia berharap BGN dapat melakukan kajian ulang serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan sebelum menerapkan kebijakan baru agar tujuan program MBG tetap tercapai secara optimal.
