Mantan Wakil Bupati Ucok Haris Menggugat : Banjir Palabuhanratu Bukan Lagi Musibah, Tapi Bukti Pengkhianatan

Persoalan banjir yang kembali melanda Palabuhanratu tidak luput dari perhatian mantan Wakil Bupati Sukabumi, Ucok Haris Maulana Yusuf. Menurut Ucok Haris, persoalan banjir di Palabuhanratu, bukan sekadar drainase yang kurang memadai atau buruk, bukan karena tingginya curah hujan, tidak karena karena pendangkalan sungai atau karena perilaku buruk masyarakat yang masih gemar buang sampai sembarangan terutama ke sungai saja. Tetapi lebih dari itu, Ucok Haris mengungkap fakta sejarah lahan-lahan di Palabuhanratu yang dulunya ia perjuangan dengan peristiwa banjir di Palabuhanratu.
Mantan Wakil Bupati Ucok Haris

BERITAUSUKABUMI.COM-Persoalan banjir yang kembali melanda Palabuhanratu tidak luput dari perhatian mantan Wakil Bupati Sukabumi, Ucok Haris Maulana Yusuf.

Menurut Ucok Haris, persoalan banjir di Palabuhanratu, bukan sekadar drainase yang kurang memadai atau buruk, bukan karena tingginya curah hujan, tidak karena karena pendangkalan sungai atau karena perilaku buruk masyarakat yang masih gemar buang sampai sembarangan terutama ke sungai saja.

Tetapi lebih dari itu, Ucok Haris mengungkap fakta sejarah lahan-lahan di Palabuhanratu yang dulunya ia perjuangan dengan peristiwa banjir di Palabuhanratu.

Bacaan Lainnya

Ucok Haris mengaku tak sedang bernostalgia. Ia hanya ingin mengaitkan bencana banjir dengan ceritanya dulu saat ia dan jajaran Pemkab Sukabumi mengetuk pintu kekuasaan, menemui Laksamana Sukardi—Menteri BUMN kala itu.

Dengan gayanya yang khas, Wakil Bupati Sukabumi 2000-2005 ini bicara soal bencana banjir yang kini sering melanda Ibu Kota Pusat Pemerintahan Kabupaten Sukabumi tersebut.

Waktu itu, Ucok Haris Maulana Yusuf menemui Laksamana Sukardi bukan minta jabatan, tapi minta hak lahan untuk masa depan Kabupaten Sukabumi.

Hasilnya, 280 hektare dari PTPN VIII berhasil dikunci. 80 hektare di antaranya dihutankan kembali, tanah dihijaukan. Bukit dibentengi dengan semua tekad demi satu tujuan mencegah bencana.

“Banjir sekarang jauh lebih brutal dari dulu. Hal ini karena hutan berubah jadi perumahan. Saya nggak habis pikir, tanah yang kita perjuangkan bisa pindah tangan begitu saja,” kata Ucok dengan suara penuh api.

Ia mempertanyakan siapa yang menjual tanah rakyat itu. Siapa yang membelinya. Dari mana dokumen kepemilikannya. Ada PTPN VIII, PT Anugrah Jaya Agung, PT Tirta Bumi—semua berubah fungsi. Semua dikuasai oleh swasta.

“Saya curiga, ini bukan sekadar salah urus. Ini pembiaran. Bahkan bisa jadi penjarahan terselubung atas tanah publik,” tegasnya.

Ucok mengaku sudah kirim data—bukan rumor, tapi bukti—langsung ke ajudan Gubernur, ke staf pribadi, bahkan ke Kang Dedi Mulyadi.

Malam takbiran, ia datangi Gedung Pakuan. Diam-diam, tapi dengan pesan yang keras: jangan main-main dengan Palabuhanratu.

“Fungsi lahan harus dikembalikan. Tata kota yang benar. Ruang terbuka hijau. Jangan biarkan Palabuhanratu jadi korban kerakusan,” ujarnya.

Ia juga mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ATR/BPN turun langsung. Lahan di Palabuhanratu, katanya, dikuasai oleh orang-orang kaya dari Jakarta. Ratusan, bahkan ribuan hektare.

“Palabuhanratu itu bukan tanah kosong. Bung Karno membangun hotel dan istana presiden di sini. Ada sejarah. Ada kehormatan. Jangan biarkan jadi pasar bebas bagi investor serakah,”tegasnya.

Dan terakhir, dengan suara yang nyaris meledak.“Saya harus bicara. Kalau tidak, semuanya akan hilang. Saya tidak akan diam ketika tanah ini dihancurkan pelan-pelan. Ini bukan keluhan. Ini peringatan,”tandasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *