BERITAUSUKABUMI.COM – Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi dinilai seharusnya tidak hanya difokuskan untuk pembangunan sarana fisik desa, tetapi juga diarahkan guna mendukung percepatan Program Strategis Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Pandangan itu disampaikan Ketua Forum Koperasi Merah Putih (FKMP) Sukabumi, Bayu Risnandar.
Bayu menilai kebijakan anggaran daerah perlu berpihak pada penyelesaian persoalan mendasar KDKMP di lapangan.
Menurut Bayu, pada tahun anggaran 2025 Pemkab Sukabumi menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus kepada sejumlah desa dengan total anggaran mencapai Rp1,725 miliar.
Dana tersebut digunakan sesuai peruntukan masing-masing desa, dengan dominasi untuk pembangunan sarana dan prasarana kantor desa serta pengadaan mebelair.
“Bantuan seperti ini hampir setiap tahun ada. Tahun 2024 juga ada, dan kemungkinan besar tahun 2026 kembali dianggarkan melalui APBD Kabupaten Sukabumi,” ujar Bayu kepada BERITAUSUKABUMI.COM, Senin (20/4/2026).
Bayu mempertanyakan sejauh mana keberpihakan pemerintah daerah terhadap program KDKMP, terlebih Bupati Sukabumi disebut memiliki peran strategis sebagai penanggung jawab APBD sekaligus Ketua Satgas Percepatan Pembentukan KDKMP.
Ia menilai, dukungan konkret perlu diwujudkan melalui kebijakan anggaran yang langsung menyentuh kebutuhan utama program tersebut.
“Salah satu persoalan terbesar KDKMP saat ini adalah ketersediaan lahan untuk pembangunan gerai. Ini yang seharusnya dibantu melalui Bantuan Keuangan Khusus,” tegasnya.
Bayu mendorong agar Bantuan Keuangan Khusus tahun anggaran 2026 diarahkan secara khusus untuk membantu kepala desa maupun lurah yang masih kesulitan menyediakan lahan bagi pembangunan gerai KDKMP.
Menurutnya, langkah itu sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025, yang menekankan percepatan pelaksanaan program tersebut di daerah.
“BKK bisa menjadi instrumen nyata dukungan pemerintah daerah terhadap Program Strategis Nasional. Jangan sampai pusat bergerak besar-besaran, tetapi daerah justru terkesan berjalan sendiri,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah pusat telah menetapkan KDKMP sebagai Program Strategis Nasional dengan dukungan lintas kementerian, badan negara, TNI hingga BUMN.
Karena itu, pemerintah daerah juga dinilai perlu menunjukkan komitmen yang sama.
“Jangan sampai muncul kesan pemerintah pusat serius menjalankan program ini, tetapi pemerintah daerah justru tidak memiliki langkah strategis yang sejalan,” pungkasnya.
