BERITAUSUKABUMI.COM-Hampir seluruh Fraksi DPRD Kota Sukabumi kompak menolak penghapusan atau perubahan skema Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) yang diusulkan Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki.
Seluruh fraksi di DPRD Kota Sukabumi telah sepakat meminta P2RW untuk tetap dilanjutkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi.
Kebijakan menghapus atau perubahan skema P2RW dan menggantinya dengan program padat karya dinilai menghilangkan ruang partisipasi warga dalam pembangunan.
Penolakan paling keras salah satunya dilontarkan anggota Fraksi PKS DPRD Kota Sukabumi, Inggu Sudeni. Inggu berpandangan, jika program pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) yang diganti dengan program padat karya dengan anggaran Rp140 juta per kelurahan, itu justru tidak efektif dalam mendorong pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat.
“P2RW dulu adalah denyut nadi aspirasi warga. Di situ, setiap RW punya ruang untuk bermimpi, merencanakan, dan mewujudkan apa yang mereka yakini terbaik untuk lingkungannya,” ujar kepada BERITAUSUKABUMI.COM, Selasa (12/8/2025).
P2RW kata Inggu memberi kesempatan warga untuk menggelar rapat, menyusun proposal, hingga merasakan kebanggaan saat usulan mereka disetujui pemerintah.
“Tidak ada lagi obrolan hangat antarwarga soal ide pembangunan. Yang tersisa hanyalah daftar kegiatan yang datang dari atas, tanpa diminta, dan tanpa ruang menyelipkan suara rakyat,” tegasnya.
Inggu juga menilai, alasan efisiensi yang digunakan pemerintah Kota Sukabumi tidak tepat. Menurutnya, pembangunan yang efektif justru hadir dari usulan warga (bottom-up), bukan program seragam yang diturunkan dari atas (top-down).
“Efisiensi dari mana? Masa yang diefisiensikan justru program yang lahir dari aspirasi masyarakat. Padat karya itu tidak efektif jika tujuannya adalah membangun lingkungan yang sesuai kebutuhan warganya,” katanya.
Inggu khawatir, hilangnya P2RW akan memutus jembatan antara rakyat dan pemerintah. “Kalau suara rakyat sudah tak terdengar, itu tandanya kita sedang mematikan denyut kehidupan kota.
Sebelumnya, Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki berkeinginan P2RW ditiadakan demi efisiensi dan dialihkan ke program padat karya yang dinilai lebih efektif dalam menyerap tenaga kerja.
