BERITAUSUKABUMI.COM-Penyelenggaraan Pasar Marema setiap bulan Ramadan kembali menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.
Selain dinilai mendongkrak perekonomian warga, keberadaan pasar tersebut juga dikritik karena menggunakan bahu jalan dan trotoar, serta dianggap mengganggu tata ruang kota.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menegaskan bahwa Pemerintah Kota tidak menutup mata terhadap berbagai masukan masyarakat.
Namun di sisi lain, Pasar Marema terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Retribusi lapak Pasar Marema yang dikelola bersama KPKNL telah masuk ke kas daerah sebesar Rp170 juta. Ini bukan angka kecil, dan menjadi bagian dari upaya kita memperkuat PAD,” ujar Ayep Zaki saat silaturahmi dan buka puasa bersama insan pers se-Kota Sukabumi di Rumah Dinas Wali Kota, Ahad (1/3/2026).
Menurut Ayep, Pasar Marema tidak sekadar menjadi ruang ekonomi musiman, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap perputaran ekonomi masyarakat kecil selama Ramadan. Ratusan pedagang menggantungkan penghasilan tambahan dari aktivitas tersebut.
Meski demikian, ia mengakui adanya kritik terkait penggunaan bahu jalan dan trotoar yang dinilai mengganggu arus lalu lintas serta memperburuk estetika kota.
“Kritik itu menjadi bahan evaluasi kami. Pemerintah akan terus melakukan penataan agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengorbankan ketertiban dan kenyamanan publik,” tegasnya.
Pemkot, lanjut Ayep, akan mengkaji skema penataan ulang lokasi dan pengaturan teknis agar Pasar Marema tetap menjadi sumber PAD sekaligus tidak menimbulkan kesan kumuh.
Ayep menegaskan, setiap kebijakan publik pasti menghadirkan dinamika. Namun Pemkot berkomitmen menjadikan setiap masukan sebagai bagian dari proses penyempurnaan.
“Yang terpenting, kita bekerja berdasarkan aturan, transparan, dan hasilnya nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Dengan kontribusi retribusi sebesar Rp170 juta ke kas daerah, Pasar Marema menjadi salah satu sumber PAD musiman yang signifikan.
Tantangannya kini adalah bagaimana menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi rakyat dan penataan kota yang tertib serta berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Ayep juga menekankan pentingnya peran media dalam menyampaikan program dan kebijakan pembangunan kepada masyarakat.
Ia menyebut media sebagai bagian penting dalam rantai pentaheliks pembangunan daerah.“Pembangunan kota tidak akan sampai ke telinga warga tanpa peran rekan-rekan media,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Kota Sukabumi berencana memfasilitasi BPJS Ketenagakerjaan bagi wartawan serta mendukung pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan insan pers di daerah.
