BERITAUSUKABUMI.COM-Walikota Sukabumi, Ayep Zaki membongkar ketidak normalan atau ketidak wajaran potensi pemasukan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sukabumi yang selama ini dikelola oleh kepala daerah di pemerintahan sebelumnya.
Dalam sebuah video yang dipublis Kamis (3/4/2025) di jejaring media sosial pribadinya, Ayep Zaki mengungkapkan tata pengelolaan potensi PAD di Kota Sukabumi yang dinilai tidak normal.
Ayep Zaki membongkar ketidak normalan pengelolaan PAD di Kota Sukabumi oleh pemerintahan sebelumnya untuk menjawab pertanyaan dari pemilik akun Sundanis@sipit yang ditujukan ke Wakil Walikota Sukabumi, Bobby Maulana.
Berikut pernyataan Ayep Zaki yang disalin beritausukabumi.com terkait tata kelola potensi PAD di Kota Sukabumi yang menurutnya tidak normal seperti dalam video yang ia publis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menjawab ya dari Sundanis@sipit ditujukan kepada Bobby Maulana, request pa Wakil penyebab PAD tidak normal secara singkat minimal lima tahun kapengkeur.
Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait ketidakwajaran dalam pendapatan daerah yang telah saya temui. Dalam analisis yang dilakukan, terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam perhitungan pendapatan yang seharusnya menjadi kontribusi bagi daerah.
Salah satu contoh yang menonjol adalah perbedaan signifikan dalam angka omset yang tercatat. Dalam catatan yang saya periksa, terdapat satu data yang menunjukkan omset sebesar satu miliar, sementara data lainnya mencatat tujuh miliar.
Namun, dalam laporan akhir, hanya lima ratus juta yang tertera sebagai pendapatan. Hal ini jelas merupakan suatu ketidakwajaran yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
Pendapatan asli daerah seharusnya mencerminkan angka yang sesuai dengan realitas di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan verifikasi dan penyesuaian terhadap data yang ada.
Saya berkomitmen untuk menormalkan kembali kondisi ini agar pendapatan daerah benar-benar mencerminkan potensi yang ada. Namun, proses normalisasi ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat.
Diperlukan tahapan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk negosiasi ulang dengan para pengusaha guna memastikan pemahaman yang tepat terkait kewajiban mereka.
Ke depan, saya dan tim akan bekerja keras untuk menelusuri serta memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan pendapatan daerah.
Langkah ini penting agar tidak ada lagi ketidaksesuaian data yang dapat merugikan daerah. Proses ini akan dilakukan secara bertahap dengan memastikan setiap langkahnya sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga langkah-langkah perbaikan ini dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan daerah dan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
