BERITAUSUKABUMI.COM – Keputusan Bupati Sukabumi, Asep Japar yang memberhentikan Kepala Desa Babakanjaya, Kecamatan Parungkuda, Ence Benno, dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.
Melalui Putusan Nomor 137/G/2026/PTUN.BDG tertanggal 17 November 2026, majelis hakim mengabulkan gugatan Ence Benno terhadap Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 400.10.2/Kep.513-DPMD/2026 tentang Pemberhentian Kepala Desa Babakanjaya.
Dalam amar putusannya, PTUN Bandung juga memerintahkan Bupati Sukabumi untuk merehabilitasi hak, kedudukan, jabatan, harkat dan martabat, serta hak keuangan Ence Benno sebagai Kepala Desa Babakanjaya untuk masa jabatan 2023-2031.
Kuasa hukum Ence Benno dari MA & Partners, Mohamad Amin, menyebut terdapat sejumlah persoalan mendasar dalam penerbitan keputusan pemberhentian tersebut.
Salah satu yang menjadi pertimbangan majelis hakim adalah tindak lanjut rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
Menurut Amin, fakta persidangan menunjukkan rekomendasi LHP yang harus ditindaklanjuti kliennya telah dipenuhi. Namun, pemerintah daerah tetap menerbitkan keputusan pemberhentian.
“Majelis hakim berpendapat dari segi substansi, penerbitan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan. Fakta hukum di persidangan menunjukkan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh penggugat dalam LHP sudah dipenuhi,” ujar Amin dalam keterangannya kepada media Rabu malam (18/11/2026).
Selain persoalan rekomendasi LHP, tim kuasa hukum juga menyoroti adanya dua keputusan pemberhentian dengan nomor yang sama, tetapi memiliki perbedaan tanggal penerimaan, yakni 17 Juni dan 19 Juni 2026.
Amin menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam proses administrasi penerbitan keputusan, terutama terkait penerapan asas kecermatan.
“Lahirnya dua objek sengketa dengan tanggal yang sama tetapi memiliki isi yang berbeda, dan tidak dilakukannya pencabutan objek sengketa pertama adalah pintu masuk pelanggaran terhadap asas kecermatan,” jelasnya.
Tim kuasa hukum juga mempersoalkan penerapan kategori pelanggaran berat sebagai dasar pemberhentian kepala desa.
Menurut Amin, pemerintah harus membedakan jenis pelanggaran yang dapat dikenai sanksi teguran tertulis, pemberhentian sementara, maupun pemberhentian tetap.
Persoalan pemeriksaan APBDes Tahun Anggaran 2024-2025 turut menjadi bagian dari gugatan. Amin mempertanyakan penerapan prinsip keadilan dalam proses pemeriksaan tersebut, terutama ketika rekomendasi hasil pemeriksaan diklaim telah dipenuhi oleh kliennya.
Amin merujuk pertimbangan hukum majelis hakim pada halaman 103 putusan perkara Nomor 137/G/2026/PTUN.BDG.
Menurutnya, majelis menemukan cacat hukum dari sisi substansi serta pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kecermatan.
Belum Bisa Langsung Kembali Menjabat
Meski gugatan dikabulkan, Ence Benno belum dapat langsung kembali menjalankan tugas sebagai kepala desa.
Pasalnya, majelis hakim tidak mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan pemberhentian yang diajukan pihak penggugat.
Dengan demikian, pemulihan jabatan masih harus menunggu proses hukum hingga putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
Amin menjelaskan, setelah putusan inkrah, pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan amar putusan pengadilan.
Apabila kewajiban tersebut tidak dijalankan, pihaknya menyatakan dapat menempuh mekanisme hukum lanjutan, termasuk mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan serta mengupayakan penerapan uang paksa dan ganti rugi sesuai ketentuan perundang-undangan.
Meski demikian, pihaknya mengaku tetap menghormati proses hukum yang berjalan.
Jika Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta, tim kuasa hukum menyatakan siap menghadapi proses tersebut.
“Strateginya masih sama, yaitu mengungkapkan fakta-fakta hukum dalam kontra memori banding,” ujarnya.
Terkait munculnya isu pemberhentian Ence Benno yang dikaitkan dengan kepentingan politik setelah adanya mosi tidak percaya pada Oktober 2025, Amin memilih tidak berspekulasi.
“Pemberhentian kepala desa harus didasarkan pada ketentuan hukum, bukan kepentingan politik,”pungkasnya.





