BERITAUSUKABUMI.COM – Persoalan pembebasan lahan masih menjadi pekerjaan yang harus dituntaskan dalam pembangunan Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi).
Kali ini, Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyoroti penyelesaian tanah kas desa (TKD) dan aset milik pemerintah daerah yang terdampak proyek strategis tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, memimpin rapat pembahasan penyelesaian TKD dan tanah milik Pemkab Sukabumi yang terkena pembangunan Tol Ciawi-Sukabumi.
Rapat berlangsung di Pendopo Sukabumi, Selasa (17/11/2026), dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait.
Dalam rapat tersebut, Ade menekankan pentingnya kerja sama seluruh pihak agar persoalan lahan yang masih dalam proses penyelesaian tidak berlarut-larut.
Menurutnya, percepatan penyelesaian harus dibarengi dengan pemenuhan ketentuan administrasi dan regulasi yang berlaku.
“Saya minta kebersamaannya. Sebab cepat dan lambat, tergantung kebersamaannya. Selain itu, administrasi dan aturannya harus ditempuh,” ujar Ade.
Ia mengungkapkan, penyelesaian persoalan tanah tersebut perlu mendapat perhatian serius karena jalan tol diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Karena itu, pemerintah daerah mendorong seluruh pihak terkait segera menindaklanjuti berbagai kendala yang masih menghambat penyelesaian aset terdampak pembangunan jalan tol tersebut.
Ade menyebutkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, sejumlah tanah kas desa telah selesai diproses. Namun, sebagian lainnya masih berada dalam tahap penyelesaian.
“Informasi yang diterima, sudah ada beberapa TKD yang selesai, sebagian masih proses,” katanya.
Ia pun meminta setiap perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dengan persoalan tersebut agar segera mengambil langkah konkret sesuai kewenangan masing-masing.
“Perangkat daerah masing-masing bisa ditindaklanjuti,” pungkasnya.
Penyelesaian Aset Jangan Menghambat Kepastian Proyek
Penyelesaian tanah kas desa dan aset pemerintah daerah dalam proyek jalan tol bukan sekadar persoalan administrasi.
Proses tersebut juga menyangkut kepastian status aset, kelengkapan dokumen, serta mekanisme penggantian atau penanganan tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan setiap tahapan penyelesaian dilakukan secara transparan, tertib administrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Terlebih, percepatan penyelesaian lahan diharapkan berjalan seiring dengan target pemanfaatan Tol Bocimi saat periode libur akhir tahun.
Masyarakat tentu membutuhkan kepastian mengenai kesiapan jalan tol, sementara pemerintah juga berkewajiban memastikan hak dan aset desa maupun daerah tidak terabaikan.
Hingga rapat tersebut digelar, belum disampaikan secara terperinci berapa jumlah bidang TKD dan aset Pemkab Sukabumi yang terdampak, berapa yang sudah tuntas, serta berapa yang masih dalam proses penyelesaian.
Data tersebut menjadi penting agar progres penyelesaian lahan dapat diukur secara terbuka dan masyarakat memperoleh gambaran yang jelas mengenai persoalan yang masih harus diselesaikan.
Setelah menelusuri pemberitaan sebelumnya, ada sejumlah data yang bisa memperkuat artikel dan membuatnya lebih kritis.





