Bupati Sukabumi Tegaskan: Faskes Pemerintah Harus Bersinergi Wujudkan Layanan Kesehatan Gratis

- Acara yang dihadiri Bupati H. Andreas, Sekretaris Daerah H. Ade Suryaman, unsur Forkopimda, serta seluruh kepala puskesmas dan rumah sakit Wakil Kabupaten Sukabumi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antar fasilitas kesehatan (faskes) pemerintah.
- Acara yang dihadiri Bupati H. Andreas, Sekretaris Daerah H. Ade Suryaman, unsur Forkopimda, serta seluruh kepala puskesmas dan rumah sakit Wakil Kabupaten Sukabumi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antar fasilitas kesehatan (faskes) pemerintah.

BERITAUSUKABUMI.COM  – Acara yang dihadiri Bupati H. Andreas, Sekretaris Daerah H. Ade Suryaman, unsur Forkopimda, serta seluruh kepala puskesmas dan rumah sakit Wakil Kabupaten Sukabumi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antar fasilitas kesehatan (faskes) pemerintah.

Dalam sambutannya, Bupati mengungkapkan bahwa lebih dari 97 persen penduduk Kabupaten Sukabumi telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Namun, hanya sekitar 70 persen di antaranya“Ini menjadi tantangan besar.

” Saya meminta seluruh puskesmas dan rumah sakit berperan aktif membantu masyarakat, khususnya warga kurang mampu, agar dapat mengakses layanan kesehatan secara optimal,” tegasnya.

Bacaan Lainnya

Bupati juga menekankan bahwa seluruh faskes milik pemerintah, termasuk rumah sakit berstatus BLUD, harus bersinergi mewujudkan layanan kesehatan gratis yang maksimal dan merata. Ia mendorong rumah sakit seperti RSUD Sekarwangi dan RSUD Palabuhanratu untuk naik kelas dari sisi pelayanan, SDM, hingga sarana

Bupati pun membuka kemungkinan kolaborasi dengan pihak ketiga untuk memperluas jangkauan layanan medis di daerah

Sementara itu, Wakil Bupati H. Andreas menekankan pentingnya keseriusan jajaran birokrasi dalam mengimplementasikan program kesehatan gratis. “Program ini jangan hanya jadi seremoni. Pelayanan harus nyata dan menyentuh langsung masyarakat. Kedisiplinan dan transparansi jadi kunci,” ujarnya.

Ia juga meminta agar setiap puskesmas menyediakan hotline pengaduan masyarakat sebagai bagian dari upaya evaluasi dan pengawasan publik.

Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Agus Sanusi, menjelaskan bahwa gagalnya tengah menjalankan sejumlah program prioritas, termasuk menurunkan angka stunting dari 27 persen menjadi 18,7 persen pada tahun 2024.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *