HEADLINE, Pemerintahan

Gawat, Mulai 1 Mei BPJS Kesehatan Cabut PBPU dan BP bagi Warga Kabupaten Sukabumi

Warga kurang mampu di Kabupaten Sukabumi yang selama ini mengantungkan keringanan biaya kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKS-KIS), mulai Tanggal 1 Mei 2024, dipastikan tidak bisa lagi memanfaatkan program JKS-KIS.

Hal ini setelah, Badan Penyenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Kantor BPJS Kesehatan Sukabumi mencabut status Universal Health Coverage (UHC) atau program cakupan kesehatan semesta bagi kepesertaan BPJS katagori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang selama ini dibiayai Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.

Pemerintahan

Wabup Iyos Soemantri Hadiri Peringatan OTDA di Surabaya

Wakil Bupati Sukabumi H. Iyos Somantri menghadiri puncak peringatan hari otonomi daerah (Otda) XXVIII yang digelar di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (25/4/2024).

Hari Otda tahun ini mengusung tema ” otonomi daerah berkelanjutan menuju ekonomi hijau dan lingkungan sehat”
Dalam kesempatan itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian. Menjadi inspektur upacara.

Diketahui Tahun 2024 ini, Prov Jabar menjadi salah satu dari lima provinsi berkinerja tinggi dengan skor EPPD mencapai 3,6485 karenanya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menerima penghargaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dengan status Kinerja Tinggi dari Kementerian Dalam Negeri.

HEADLINE, Pemerintahan

64 Kepala Desa di Kabupaten Sukabumi Raih Penghargaan Lencana Desa Mandiri 2023

Di peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-28, sebanyak 64 desa di Kabupaten Sukabumi mendapat penghargaan Lencana Desa Mandiri 2023 dari Pemerintah Pusat.

Penyerahan pin atau Lencana Desa Mandiri 2023 diberikan langsung Bupati Sukabumi, Marwan Hamami di upacara peringatan OTDA ke-28 tingkat Kabupaten Sukabumi Tahun 2024, di Alun-alun Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Kamis (25//42024).

“Pemberian penghargaan kepada 64 desa tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 175 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Desa dengan Status Mandiri Tahun 2023 menganugerahkan Lencana Desa Mandiri yang diberikan kepada Kepala Desa atas komitmen dan kerja keras dalam mewujudkan Desa Mandiri,”ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakata dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi, Gun Gun Gunardi kepada BERITAUSUKABUMI.COM, Rabu (25/4/2024).

HEADLINE, Pemerintahan

Selama 30 Hari Tim BPK RI Jawa Barat Akan Periksa Laporan Keungan Tiap OPD Pemkab Sukabumi

Selama 30 hari, tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Jawa Barat akan memeriksa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sukabumi.

Pemeriksaan yang akan dilakukan BPK RI Jawa Barat berrkaitan rencana pemeriksaan terperinci atas hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2023 yang telah disampaikan ke BPK RI Perwakilan Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Kedatangan tim BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman di Pendopo Sukabumi, Jumat, (22/3/2024).

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.