BERITAUSUKABUMI.COM – Genap satu tahun sejak dilantik pada 20 Februari 2025, kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi periode 2025–2030, Asep Japar dan Andreas, mulai menuai sorotan dari sejumlah elemen masyarakat.
Dalam pidato perdananya pada Rapat Paripurna dan Serah Terima Jabatan di DPRD Kabupaten Sukabumi tahun 2025 lalu, keduanya memperkenalkan visi pembangunan bertajuk Mubarokah—singkatan dari Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah.
Program tersebut diklaim sebagai solusi atas berbagai tantangan kesejahteraan, ekonomi, kesehatan, hingga pemberdayaan sosial di Kabupaten Sukabumi.
Namun, Perkumpulan Indonesia Muda Kabupaten Sukabumi (PIM KABSI) menilai realisasi program tersebut belum menunjukkan dampak signifikan bagi masyarakat.
Ketua PIM KABSI, Sagino Loromoso, menyampaikan dalam satu tahun terakhir, sembilan program prioritas yang dicanangkan belum sepenuhnya menyentuh persoalan mendasar di daerah.
“Secara umum, kami menilai kinerja Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi masih jauh dari harapan. Dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat belum terasa signifikan,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya yang diterima BERITAUSUKABUMI.COM, baru-baru ini.
Menurutnya, berbagai sektor strategis masih menghadapi persoalan serius, mulai dari infrastruktur, ketenagakerjaan, pendidikan, hingga lingkungan hidup.
Infrastruktur Jalan Masih Jadi Sorotan
PIM KABSI menyoroti kondisi infrastruktur jalan kabupaten yang dinilai belum memadai. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum per Desember 2025, hanya sekitar 40,70 persen jalan kabupaten yang masuk kategori baik, sementara sisanya dalam kondisi rusak ringan hingga berat.
Padahal, kualitas infrastruktur jalan dinilai sangat berpengaruh terhadap pergerakan ekonomi masyarakat, termasuk distribusi hasil pertanian dan perikanan.
“Masih banyak masyarakat yang mengeluhkan akses jalan rusak. Ini berdampak langsung pada biaya logistik dan pendapatan petani serta pelaku usaha kecil,” kata Sagino.
Pengangguran dan Putus Sekolah
Di sektor ketenagakerjaan, angka pengangguran di Kabupaten Sukabumi disebut masih berada di atas 7 persen. Kondisi tersebut, menurut PIM KABSI, menunjukkan perlunya langkah konkret dalam membuka lapangan kerja baru.
Sementara di bidang pendidikan, data KCD Wilayah V mencatat angka putus sekolah usia 13–18 tahun di Kota dan Kabupaten Sukabumi pada 2025 mencapai 15.104 siswa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 14.292 siswa berasal dari Kabupaten Sukabumi.
Buruknya akses transportasi dan infrastruktur disebut menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka putus sekolah.
Isu Lingkungan dan Geopark Ciletuh
Selain persoalan sosial dan ekonomi, PIM KABSI juga menyoroti isu lingkungan, khususnya di kawasan Geopark Ciletuh. Kawasan yang telah diakui sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark itu dinilai belum mendapat perlindungan optimal.
Menurut Sagino, pemerintah daerah belum menunjukkan langkah tegas dalam menjaga kawasan tersebut dari aktivitas tambang yang dinilai berpotensi merusak lingkungan dan ruang hidup masyarakat sekitar.
“Kawasan geopark adalah aset strategis daerah yang harus dijaga. Dampak kerusakan lingkungan akan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
PIM Beri Nilai 4 dari 10
Atas berbagai catatan tersebut, PIM KABSI memberikan penilaian 4 dari 10 terhadap kinerja satu tahun kepemimpinan Asep Japar dan Andreas.
Organisasi itu mendesak pemerintah daerah agar lebih fokus pada penyelesaian persoalan mendasar, seperti perbaikan sekitar 60 persen jalan rusak, penanganan pengangguran, bantuan bagi ribuan siswa putus sekolah, peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, serta perlindungan kawasan Geopark Ciletuh dari aktivitas yang merusak lingkungan.
“PIM KABSI berharap, memasuki tahun kedua kepemimpinan, pemerintah Kabupaten Sukabumi dapat menghadirkan kebijakan yang lebih konkret dan berdampak luas bagi masyarakat, bukan sekadar program yang bersifat populis,”tandasnya.
