BERITAUSUKABUMI.COM-Setiap tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah.
Tahun 2025 ini pun, Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Pemerintah Kota Sukabumi untuk ke 11 kali nya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari BPK RI.
Opini WTP ini menandakan bahwa laporan keuangan telah disusun secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan, tanpa pengecualian signifikan.
Namun, apa saja sebenarnya keuntungan jika sebuah pemerintah daerah berhasil mendapatkan opini WTP?
1. Meningkatkan Kepercayaan Publik
Menurut BPK, opini WTP mencerminkan tata kelola keuangan yang transparan dan bertanggung jawab.
Hal ini bisa membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, terutama dalam hal penggunaan anggaran.
“WTP bukan hanya soal angka, tapi soal komitmen terhadap transparansi,”
2. Memperbesar Peluang Mendapat Insentif Dana Pusat
Pemerintah pusat menjadikan opini WTP sebagai salah satu indikator pemberian Dana Insentif Daerah (DID).
Artinya, daerah yang mendapat WTP berpeluang lebih besar memperoleh dana tambahan dari APBN untuk mendukung pembangunan.
3. Daya Tarik Investasi Meningkat
WTP juga memberikan sinyal positif bagi investor. Daerah dengan pengelolaan keuangan yang baik dianggap lebih stabil dan layak menjadi tujuan investasi.
Hal ini menjadi nilai tambah dalam upaya menarik investor lokal maupun asing.
4. Memotivasi Aparatur untuk Berinovasi
Perolehan WTP biasanya mendorong semangat kerja dan kedisiplinan aparatur sipil negara. Bahkan, beberapa daerah memberikan penghargaan khusus bagi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang berkontribusi dalam pencapaian opini tersebut.
5. Citra Positif bagi Kepala Daerah
Bagi kepala daerah, WTP adalah modal politik yang kuat. Ini menjadi bukti bahwa pemerintahannya berhasil mengelola uang rakyat secara profesional.
Tidak sedikit kepala daerah yang menjadikan WTP sebagai bahan kampanye keberhasilan.
Raihan WTP adalah simbol tata kelola keuangan yang baik. Tapi yang lebih penting dari sekadar opini, adalah konsistensi dalam membangun sistem yang jujur, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.
sumber : diolah dari sumber BPK RI
