BERITAUSUKABUMI.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) meminta gubernur, bupati, dan wali kota tidak hanya menunggu laporan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemerintah daerah diminta turun langsung melakukan inspeksi secara berkala ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah masing-masing.
BGN bahkan meminta inspeksi mendadak (sidak) dilakukan tanpa melihat waktu. Jika diperlukan, pemeriksaan terhadap dapur SPPG dapat dilakukan pada dini hari untuk memastikan seluruh proses penyediaan makanan berjalan sesuai standar.
Kepala BGN Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, mengatakan pengawasan langsung pemerintah daerah penting untuk memastikan kualitas layanan MBG tetap terjaga.
Ia secara khusus meminta para kepala daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) aktif melakukan pemeriksaan terhadap SPPG yang berada di wilayahnya.
“Oleh karenanya, kami memohon kepada kepala daerah, Pak Bupati dan seluruh Forkopimda, termasuk Pak Gubernur, kami mohon untuk semua dapur di wilayahnya diinspeksi secara berkala. Kalau perlu inspeksinya jam 2 pagi, jam 3 pagi,” tegas Mas Dar dalam Peresmian SPPG Wilayah 3T dan Prevalensi Stunting Tinggi di 16 Provinsi Indonesia Timur, Jumat (2/10).
Menurut Sudaryono, sidak bukan sekadar memeriksa kondisi fisik dapur. Pemeriksaan juga diperlukan untuk memastikan seluruh aspek penyelenggaraan program MBG berjalan sebagaimana mestinya.
Mulai dari kebersihan dapur, kedisiplinan pengelola, hingga berbagai keluhan yang muncul dalam pelaksanaan program perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
BGN Siapkan Checklist untuk Pemeriksaan SPPG
Untuk memudahkan pengawasan, BGN telah menyiapkan daftar periksa atau checklist yang dapat digunakan kepala daerah dan Forkopimda ketika melakukan inspeksi.
Hasil pemeriksaan tersebut nantinya dapat disampaikan kepada BGN sebagai bahan evaluasi. Dengan demikian, persoalan yang ditemukan di lapangan dapat segera menjadi bahan perbaikan dalam penyelenggaraan MBG.
“Nanti checklist-nya sudah kami siapkan. Jadi apa yang harus ada, apa yang enggak ada, itu dilaporkan sebagai bagian dari feedback kepada kami,” kata Sudaryono.
Ia menegaskan, keterlibatan pemerintah daerah dalam mengawasi SPPG bukan sekadar pilihan. BGN justru mendorong kepala daerah untuk aktif turun langsung memastikan dapur-dapur MBG di wilayahnya memenuhi standar pelayanan.
Karena itu, Sudaryono meminta pemerintah daerah tidak ragu melakukan sidak, termasuk pada waktu yang tidak biasa.
“Jadi bukan kok boleh sidak atau tidak boleh sidak, bukan. Tapi kami minta untuk disidak. Kebersihannya, kedisiplinannya, keluh-keluhannya, sekolahnya, dan lain sebagainya,” tegasnya.
