BERITAUSUKABUMI.COM – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Sukabumi Raya bersama Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Sukabumi Raya merilis evaluasi satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, Asep Japar dan Andreas.
Dalam press release bersama yang diterima redaksi BERITAUSUKABUMI.COM, kedua organisasi mahasiswa tersebut menilai tahun pertama kepemimpinan menjadi momentum krusial untuk mengukur arah pembangunan daerah.
Namun, mereka menyebut berbagai indikator menunjukkan masih adanya persoalan struktural yang belum ditangani secara sistematis dan berkelanjutan.
Kemiskinan dan Pengangguran Masih Jadi Sorotan
Sejak dilantik pada Februari 2025 dengan visi “Sukabumi Mubarakah (Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah)”, pemerintah daerah dinilai belum mampu menghadirkan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
GMNI dan IMM mencatat angka kemiskinan di Kabupaten Sukabumi masih berada di kisaran 6–7 persen, sementara tingkat pengangguran melebihi 7 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi dinilai belum sepenuhnya inklusif dan belum merata dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
“Kami mendorong agar kebijakan pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja dilakukan berbasis data, terarah, serta berorientasi pada penyerapan tenaga kerja lokal,”kata Ketua PC IMM Sukabumi Raya, Diki Agustina.
Infrastruktur dan Layanan Publik Dinilai Belum Optimal
Di sektor infrastruktur, kondisi jalan kabupaten menjadi perhatian serius. Dari total 1.424,36 kilometer jalan, hanya sekitar 40,70 persen yang berada dalam kondisi baik. Sisanya mengalami kerusakan ringan hingga berat.
Kondisi tersebut berdampak pada keselamatan pengguna jalan, distribusi barang dan jasa, hingga akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, masih terdapat proyek infrastruktur yang belum rampung serta minimnya penerangan jalan umum di sejumlah titik strategis.
“GMNI dan IMM menilai hal ini menunjukkan perencanaan dan pengelolaan pembangunan fisik belum dilakukan secara menyeluruh,”ungkap Diki Agustina.
Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Perempuan-Anak
Dalam bidang pendidikan, rata-rata lama sekolah yang masih sekitar tujuh tahun menjadi indikator rendahnya kualitas sumber daya manusia.
Kesejahteraan guru honorer juga dinilai belum memenuhi standar layak, sehingga berpotensi memengaruhi mutu pendidikan.
Sementara di sektor kesehatan, organisasi mahasiswa tersebut menyoroti masih adanya kesenjangan akses layanan, keterbatasan sarana, serta persoalan sistem pelayanan yang dinilai belum responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Isu perlindungan perempuan dan anak turut menjadi sorotan. Meski UPTD PPA telah terbentuk secara struktural, pelaksanaannya dinilai masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan korban secara nyata dan berkelanjutan.
Isu Lingkungan dan TP3K Jadi Perhatian
Kabupaten Sukabumi juga dinilai menghadapi tekanan lingkungan yang serius. Tingginya potensi bencana seperti longsor, banjir, dan pergerakan tanah disebut berkaitan dengan aktivitas pertambangan yang tidak tertib, alih fungsi lahan, serta lemahnya penegakan tata ruang.
Selain itu, pembentukan Tim Percepatan dan Pengendalian Pembangunan Kabupaten (TP3K) dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan jika tidak diawasi secara ketat.
GMNI dan IMM mengingatkan pentingnya prinsip meritokrasi, transparansi, dan good governance dalam setiap kebijakan strategis daerah.
Mereka juga menilai fungsi pengawasan legislatif belum berjalan optimal, sehingga mekanisme check and balance terhadap kinerja eksekutif dinilai masih lemah.
Sepuluh Tuntutan Mahasiswa
Dalam pernyataan sikapnya, GMNI dan IMM Sukabumi Raya menyampaikan sepuluh tuntutan, di antaranya:
- Mendesak realisasi nyata visi-misi kepala daerah.
- Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran berbasis data.
- Perbaikan dan pemerataan infrastruktur, termasuk penerangan jalan umum.
- Peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik.
- Pembenahan sistem pelayanan kesehatan.
- Evaluasi aktivitas pertambangan dan penegakan tata ruang.
- Evaluasi pembentukan TP3K untuk mencegah konflik kepentingan.
- Penguatan peran UPTD PPA dalam perlindungan korban.
- Peningkatan pembangunan SDM pemuda dan fasilitas kepemudaan.
- Mendesak DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
“Visi besar Sukabumi Mubarakah tidak seharusnya berhenti sebagai slogan politik. Pemerintah daerah perlu menunjukkan komitmen melalui kebijakan yang nyata, terukur, dan berpihak pada masyarakat luas,” tegas Diki Agustina.
Ditambahkan Diki, evaluasi ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam memasuki tahun kedua kepemimpinan, sekaligus menjadi pengingat agar arah pembangunan benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat.
