Inimah Sukabumi, Pemerintahan

Peran HPPKS Diminta Optimalkan Peran Dan Fungsinya

BERITAUSUKABUMI.COM-Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi H. Ade Suryaman Meminta para pengemudi yang disatukan dalam organisasi Himpunan Pengemudi Pemda Kabupaten Sukabumi (HPPKS) untuk mengoptimalkan peran dan fungsinya.
Hal tersebut disampaikan Sekda Ade saat membuka kegiatan peningkatan kapasitas pengemudi yang diwadahi dalam HPPKS.Kegiatan berlangsung di resort Pangrango Sukabumi, Sabtu (20/7/2024).

Inimah Sukabumi, Pemerintahan

Kapolresta Sukabumi, Pentingnya Sinergitas Dan Kolaborasi

BERITAUSUKABUMI.COM-Sekda Kabupaten Sukabumi H.Ade Suryaman menghadiri acara Pisah Sambut Kapolres Kota Sukabumi. Kapolresta Sukabumi sebelumnya AKBP. Ari Setyawan Wibowo SH.S.IK.M.Si akan bertugas menjadi Kapolres Indramayu, sedangkan jabatan Kapolresta Sukabumi di isi oleh AKBP Rita Suwadi SH.S.IK.MM yang sebelumnya bertugas sebagai Kasubbaggiatjarnat Korsis Sespim Lemdiklat Polri.
Lepas sambut berlangsung di Gedung Sulanjana Selabintana. Sukabumi, Jumat (19/7/2024).

HEADLINE, Nasional, Pemerintahan

Pertama di Indonesia Sekolah Kedinasan Tata Kelola Pemilu Akan Dibangun di Sukabumi

BERITAUSUKABUMI.COM-Pertama di Indonesia, Sekolah Kedinasan Tata Kelola Pemilihan Umum (Pemilu) akan dibangun di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Deputi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Suryadi mengatakan rencana pendirian Sekolah Kedinasan Tata Kelola Pemilu bertujuan untuk bisa memenuhi kebutuhan SDM yang memiliki pengetahuan lebih tentang tata kelola Pemilu. Terlebih, sampai hari ini KPU RI masih memiliki keterbatasan SDM.

HEADLINE, Pemerintahan

Pemkab Sukabumi Klarifikasi Soal Layanan Peserta JKN-KIS yang Dicabut BPJS Kesehatan

Pertanggal 1 Mei 2024, Badan Penyenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencabut status Universal Health Coverage (UHC) atau program cakupan kesehatan semesta Non-Cut Off untuk bagi warga Kabupaten Sukabumi peserta BPJS katagori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).

Informasi dicabutnya UHC Non-Cut Off bagi peserta BPJS katagori PBPU dan BP melalui program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKS-KIS) yang selama ini dibiayai APBD Pemerintah Kabupaten Sukabumi oleh pihak BPJS Kesehatan, sontak menimbulkan kegaduhan dikalangan masyarakat “kelas bawah”.

Kegaduhan bertambah manakala muncul selebaran berbentuk flayer di sejumlah WAG. Di mana pihak rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Sukabumi tersebut mengumumkan jika terhitung tanggal 1 Mei 2024, tidak menerima pelayanan kesehatan pasien yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi.

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.