BERITA HARI INI

Usai Sidak Bupati, Parkir Liar di RSUD Palabuhanratu Mulai Disapu Bersih Dia Selalu Tersenyum, Kenangan Sahabat Andianyah Karyawan Alfamart Sukabumi yang Ditemukan Tewas Tergantung Diduga Tertekan Biaya Pernikahan, Karyawan Alfamart Kalibunder Sukabumi Pilih Gantung Diri Unjuk Rasa Massa SIMPUL, Ini Respon Ketua BAZNAS Kabupaten Sukabumi, Unang Sudarma Anggota DPRD Kota Sukabumi Dilaporkan Warga Atas Dugaan Bayar Perlengkapan Dapur dengan Cek Kosong

Kerugian akibat kerusuhan demo akhir Agustus 2025 capai hampir Rp1 triliun. AHY sebut Jakarta hingga Makassar alami kerusakan terparah.

5 September 2025

AHY Ungkap Kerugian Akibat Kerusuhan Demo Tembus Rp1 Triliun

BERITAUSUKABUMI.COM-Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur […]

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sukabumi yang juga Anggota DPR RI, Iman Adinugraha, secara tegas mengecam tuduhan tak berdasar yang menyeret Partai Demokrat dalam isu dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo.

29 Juli 2025

Seret Partai Demokrat Iman Adinugraha Kecam Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Sebut Fitnah Kampungan

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak seluruh permohonan uji materi terhadap Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yang mengatur syarat pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden. Putusan dengan nomor perkara 87/PUU-XXIII/2025 itu dibacakan dalam sidang pleno di Ruang Sidang MK pada Selasa (17/6/2025). Permohonan ini diajukan oleh Hanter Oriko Siregar dan Horison Sibarani yang mengusulkan agar syarat pendidikan minimum bagi capres dan cawapres dinaikkan dari tamat pendidikan menengah (SMA atau sederajat) menjadi minimal lulusan strata satu (S-1). “Permohonan para pemohon ditolak seluruhnya,” tegas Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan, didampingi delapan hakim konstitusi lainnya. Pertimbangan MK: Jangan Batasi Hak Konstitusional Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menjelaskan, ketentuan Pasal 169 huruf r merupakan bagian dari syarat kumulatif yang diatur dalam UU Pemilu, dan selaras dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Dalam konstitusi sendiri tidak terdapat batasan minimal pendidikan bagi capres maupun cawapres. Menurut Mahkamah, keinginan para pemohon justru bisa berdampak negatif terhadap hak konstitusional warga negara. Jika syarat pendidikan dinaikkan ke jenjang S-1, maka warga negara yang hanya tamat SMA tidak lagi punya kesempatan mencalonkan diri, meski memiliki kapasitas dan mendapat dukungan rakyat. “Permohonan ini dapat menyempitkan peluang partai politik untuk mengusung calon potensial yang mungkin hanya lulusan SMA namun memiliki pengalaman dan kemampuan,” ujar Ridwan. Tak Halangi Calon dengan Pendidikan Tinggi Mahkamah menegaskan bahwa aturan saat ini tidak membatasi partai politik mengusung calon dengan pendidikan tinggi. Artinya, meskipun syarat minimum adalah lulusan SMA atau sederajat, calon dengan latar belakang akademik lebih tinggi tetap bisa diajukan. Jika norma diubah menjadi lulusan S-1, justru sebaliknya, akan menghalangi kandidat dengan latar belakang pendidikan menengah yang mungkin memiliki rekam jejak luar biasa di bidang kepemimpinan. Negara Boleh Atur, Asal Tidak Diskriminatif Mahkamah juga menekankan bahwa negara tetap memiliki hak untuk menetapkan syarat tertentu sepanjang itu objektif, rasional, tidak diskriminatif, dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Selama syarat tersebut tidak menghalangi hak asasi, tidak bersifat diskriminatif, dan sesuai kebutuhan jabatan, maka aturan seperti Pasal 169 huruf r tetap dianggap konstitusional. Meski begitu, Mahkamah membuka ruang jika di kemudian hari pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) ingin merevisi syarat pendidikan tersebut sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa. Ada Pendapat Berbeda Dalam putusan ini, Ketua MK Suhartoyo menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion). Ia beranggapan bahwa para pemohon seharusnya tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonannya tidak layak untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, menurutnya, seharusnya putusan berbunyi “permohonan tidak dapat diterima”. Latar Belakang Permohonan Dalam sidang sebelumnya pada 3 Juni 2025, pemohon Hanter Oriko Siregar berpendapat bahwa pendidikan tingkat SMA hanya memberikan pemahaman umum dan tidak cukup untuk memahami kompleksitas pemerintahan dan geopolitik global. Ia menilai presiden sebagai simbol negara harus memiliki wawasan luas, pemahaman tata kelola negara, dan kemampuan menganalisis isu-isu strategis nasional serta internasional. Dengan kewenangan presiden yang begitu besar, seperti mengajukan rancangan undang-undang, menurutnya diperlukan kemampuan intelektual yang lebih tinggi. Mereka pun meminta MK menyatakan bahwa Pasal 169 huruf r bertentangan dengan UUD 1945. Kesimpulan Dengan putusan ini, Mahkamah menegaskan bahwa lulusan SMA tetap sah untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Syarat pendidikan yang lebih tinggi bisa diusulkan, tapi melalui jalur legislasi, bukan lewat jalur yudisial. Tag: mahkamah konstitusi, uji materi uu pemilu, syarat capres cawapres, pendidikan presiden, mk tolak uji materi, pasal 169 huruf r, hanter oriko siregar, horison sibarani, putusan mk 87/PUU-XXIII/2025, berita politik nasional, berita hukum terbaru Ask ChatGPT

17 Juli 2025

MK Tolak Uji Materi Soal Syarat Pendidikan Capres-Cawapres Minimal S1

Usai Sidak Bupati, Parkir Liar di RSUD Palabuhanratu Mulai Disapu Bersih

Siska Junita Fitriani mengenang sosok Andi, karyawan Alfamart Kalibunder Sukabumi yang ditemukan meninggal dunia. Almarhum dikenal ceria, pekerja keras, dan peduli terhadap teman.

Dia Selalu Tersenyum, Kenangan Sahabat Andianyah Karyawan Alfamart Sukabumi yang Ditemukan Tewas Tergantung

Diduga Tertekan Biaya Pernikahan, Karyawan Alfamart Kalibunder Sukabumi Pilih Gantung Diri

Unjuk Rasa Massa SIMPUL, Ini Respon Ketua BAZNAS Kabupaten Sukabumi, Unang Sudarma

Forum Warga Cibeureum (Forwacib) resmi melaporkan anggota DPRD Kota Sukabumi berinisial AW ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Sukabumi.

Anggota DPRD Kota Sukabumi Dilaporkan Warga Atas Dugaan Bayar Perlengkapan Dapur dengan Cek Kosong

Tol Bocimi KM 72 Lumpuh Total, Longsor Tutup Akses Parungkuda–Ciambar

GMNI Ungkap Hasil Pertemuan dengan Pimpinan Baznas Kabupaten Sukabumi

Balita di Gegerbitung Sukabumi Tewas Tercebur Lubang Septic Tank Proyek Koperasi Merah Putih

GMNI Sukabumi Raya Seret Dugaan Penyimpangan Dana Hibah Gedung MUI Sukabumi ke Kejaksaan

GMNI Sukabumi Raya Desak Afrizal Adhi P Mundur dari Baznas, Tuntut Evaluasi Bupati Sukabumi

Tag: berita politik nasional

Kerugian akibat kerusuhan demo akhir Agustus 2025 capai hampir Rp1 triliun. AHY sebut Jakarta hingga Makassar alami kerusakan terparah.

HEADLINE, Nasional5 September 2025

AHY Ungkap Kerugian Akibat Kerusuhan Demo Tembus Rp1 Triliun

BERITAUSUKABUMI.COM-Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur […]

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sukabumi yang juga Anggota DPR RI, Iman Adinugraha, secara tegas mengecam tuduhan tak berdasar yang menyeret Partai Demokrat dalam isu dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo.

HEADLINE, Pojok Iman, Politik29 Juli 2025

Seret Partai Demokrat Iman Adinugraha Kecam Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Sebut Fitnah Kampungan

BERITAUSUKABUMI.COM-Ketua DPC Partai Demokrat […]

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak seluruh permohonan uji materi terhadap Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yang mengatur syarat pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden. Putusan dengan nomor perkara 87/PUU-XXIII/2025 itu dibacakan dalam sidang pleno di Ruang Sidang MK pada Selasa (17/6/2025). Permohonan ini diajukan oleh Hanter Oriko Siregar dan Horison Sibarani yang mengusulkan agar syarat pendidikan minimum bagi capres dan cawapres dinaikkan dari tamat pendidikan menengah (SMA atau sederajat) menjadi minimal lulusan strata satu (S-1). “Permohonan para pemohon ditolak seluruhnya,” tegas Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan, didampingi delapan hakim konstitusi lainnya. Pertimbangan MK: Jangan Batasi Hak Konstitusional Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menjelaskan, ketentuan Pasal 169 huruf r merupakan bagian dari syarat kumulatif yang diatur dalam UU Pemilu, dan selaras dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Dalam konstitusi sendiri tidak terdapat batasan minimal pendidikan bagi capres maupun cawapres. Menurut Mahkamah, keinginan para pemohon justru bisa berdampak negatif terhadap hak konstitusional warga negara. Jika syarat pendidikan dinaikkan ke jenjang S-1, maka warga negara yang hanya tamat SMA tidak lagi punya kesempatan mencalonkan diri, meski memiliki kapasitas dan mendapat dukungan rakyat. “Permohonan ini dapat menyempitkan peluang partai politik untuk mengusung calon potensial yang mungkin hanya lulusan SMA namun memiliki pengalaman dan kemampuan,” ujar Ridwan. Tak Halangi Calon dengan Pendidikan Tinggi Mahkamah menegaskan bahwa aturan saat ini tidak membatasi partai politik mengusung calon dengan pendidikan tinggi. Artinya, meskipun syarat minimum adalah lulusan SMA atau sederajat, calon dengan latar belakang akademik lebih tinggi tetap bisa diajukan. Jika norma diubah menjadi lulusan S-1, justru sebaliknya, akan menghalangi kandidat dengan latar belakang pendidikan menengah yang mungkin memiliki rekam jejak luar biasa di bidang kepemimpinan. Negara Boleh Atur, Asal Tidak Diskriminatif Mahkamah juga menekankan bahwa negara tetap memiliki hak untuk menetapkan syarat tertentu sepanjang itu objektif, rasional, tidak diskriminatif, dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Selama syarat tersebut tidak menghalangi hak asasi, tidak bersifat diskriminatif, dan sesuai kebutuhan jabatan, maka aturan seperti Pasal 169 huruf r tetap dianggap konstitusional. Meski begitu, Mahkamah membuka ruang jika di kemudian hari pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) ingin merevisi syarat pendidikan tersebut sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa. Ada Pendapat Berbeda Dalam putusan ini, Ketua MK Suhartoyo menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion). Ia beranggapan bahwa para pemohon seharusnya tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonannya tidak layak untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, menurutnya, seharusnya putusan berbunyi “permohonan tidak dapat diterima”. Latar Belakang Permohonan Dalam sidang sebelumnya pada 3 Juni 2025, pemohon Hanter Oriko Siregar berpendapat bahwa pendidikan tingkat SMA hanya memberikan pemahaman umum dan tidak cukup untuk memahami kompleksitas pemerintahan dan geopolitik global. Ia menilai presiden sebagai simbol negara harus memiliki wawasan luas, pemahaman tata kelola negara, dan kemampuan menganalisis isu-isu strategis nasional serta internasional. Dengan kewenangan presiden yang begitu besar, seperti mengajukan rancangan undang-undang, menurutnya diperlukan kemampuan intelektual yang lebih tinggi. Mereka pun meminta MK menyatakan bahwa Pasal 169 huruf r bertentangan dengan UUD 1945. Kesimpulan Dengan putusan ini, Mahkamah menegaskan bahwa lulusan SMA tetap sah untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Syarat pendidikan yang lebih tinggi bisa diusulkan, tapi melalui jalur legislasi, bukan lewat jalur yudisial. Tag: mahkamah konstitusi, uji materi uu pemilu, syarat capres cawapres, pendidikan presiden, mk tolak uji materi, pasal 169 huruf r, hanter oriko siregar, horison sibarani, putusan mk 87/PUU-XXIII/2025, berita politik nasional, berita hukum terbaru Ask ChatGPT

HEADLINE, Hukum17 Juli 2025

MK Tolak Uji Materi Soal Syarat Pendidikan Capres-Cawapres Minimal S1

BERITAUSUKABUMI.COM-Mahkamah Konstitusi (MK) resmi […]

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.

https://trickut.com/mint-mobile-review-everything-you-need-to-know-and-is-it-worth-it/