BERITAUSUKABUMI.COM–Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara, mengaku prihatin menyusul penetapan anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Heri Gunawan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Heri Gunawan resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Meski prihatin, Politikus muda Sukabumi itu menyatakan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak berwenang.
“Waduh, no comment ahh perihal itu mah. Silakan hukum yang berjalan saja,” singkat Yudha Sukmagara saat dimintai tanggapan BERITAUSUKABUMI.COM, melalui perpesanan WhatsApp pada Jumat (8/8/2025).
Yudha menegaskan bahwa dirinya tetap menghormati proses hukum yang tengah berjalan dan tidak ingin berspekulasi lebih jauh.“Kita mendoakan yang terbaik. Punten ya.”kata Yudha Sukmagara, menambahkan.
Sementara, penetapan anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Heri Gunawan, sebagai tersangka juga turut mengundang respons dari berbagai pihak di daerah, termasuk mantan kader Partai Gerindra, Umar Sinaga.
Dalam pernyataannya, Umar mengaku prihatin atas kabar tersebut dan menilai Heri Gunawan sebagai tokoh penting dalam perkembangan Partai Gerindra di Sukabumi.
“Ya, turut prihatin kalau benar demikian informasinya. Alasannya antara lain karena beliau merupakan ikon Partai Gerindra, khususnya di Kabupaten Sukabumi. Selain itu, beliau dikenal baik, dermawan, dan dekat dengan konstituennya,” kata Umar Sinaga kepada BERITAUSUKABUMI.COM.
Umar juga menyinggung peran keluarga Heri Gunawan dalam mendirikan dan membesarkan Gerindra di Sukabumi.
“Orang tua beliau, almarhum H. Maman, adalah salah satu pendiri Partai Gerindra. Artinya, pertumbuhan Partai Gerindra di Sukabumi tidak bisa dilepaskan dari peran Heri Gunawan dan keluarganya,” tegas Umar.
Meski begitu, Umar berharap agar proses hukum berjalan profesional dan tidak ditunggangi kepentingan politik tertentu.
“Kita berharap kasus ini murni kasus hukum, tanpa ada indikasi tumpangan kepentingan politik lainnya. Biarlah hukum berjalan secara adil dan terbuka,” ucapnya.
