Iyos Soemantri Klaim Indeks SPBE Kabupaten Sukabumi di Angka 3,1

Wakil Bupati Sukabumi Iyos Somantri mengklaim jika Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Sukabumi berada di angka 3,1.
Wabup Sukabumi Iyos Soemantri saat mengikuti West Java Digital Service Internasional Festival 2022 di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Kamis (22/12/2022)/foto:dkpsmi

BERITAUSUKABUMI.COM-Wakil Bupati Sukabumi Iyos Somantri mengklaim jika Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Sukabumi berada di angka 3,1.

Angka Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tersebut ungkap Iyos Soemantri dianggap tidak begitu jauh dengan daerah Sumedang yang menjadi daerah terbaik di Jawa Barat dalam Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

“Sumedang yang terbaik, indeks SPBE-nya di angka 3,8. Sementara kita di angka 3,1 ,” ujar Iyos Soemantri usai menghadiri kegiatan West Java Digital Service Internasional Festival 2022 di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Kamis (22/12/2022).

Bacaan Lainnya

Menurutnya, Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik itu menjadi sangat penting. Apalagi di era yang harus serba digital seperti saat ini.

LIHAT JUGA : 

“Digitalisasi harus segera dibumikan di setiap daerah. Semua itu untuk percepatan pembangunan. Baik dalam kebijakan maupun pelaksanaan,” ucapnya.

West Java Digital Service Internasional Festival 2022 diikuti sebanyak 85 Bupati dan 18 Walikota Se-Indonesia. Dibuka langsungMenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Dalam sambutannya, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan dilaksanakannya West Java Digital Service Internasional Festival 2022 bertujuan untuk mewujudkan e-goverment, khususnya dalam mempermudah pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.

Luhut menegaskan, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi hal yang sangat diperlukan saat ini. Semua itu untuk transparansi dan mencegah korupsi serta ketidakefisienan.

“Digitalisasi ini dapat mengurangi tatap muka. Hal itu lebih efisien dan mengurangi korupsi. Namun kuncinya ada di integrasi. Jadi, semua harus terintegrasi,” ungkapnya.


editor : Hasna Fatimah Zahra

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *