BERITAUSUKABUMI.COM-Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tercatat sebagai daerah paling terdampak penonaktifan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan di tingkat provinsi.
Berdasarkan data rekapitulasi kepesertaan, sebanyak 164.661 warga Kabupaten Sukabumi dinyatakan nonaktif dari program jaminan kesehatan yang dibiayai pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos).
Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 49.482 peserta yang dialihkan ke skema PBI yang ditanggung pemerintah daerah.
Artinya, masih terdapat selisih sekitar 115.179 jiwa warga Kabupaten Sukabumi yang hingga kini belum kembali terakomodasi dalam program jaminan kesehatan nasional.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Masykur Alawi, menyebut penonaktifan massal tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat dan berada di luar kewenangan pemerintah daerah.
“Kabupaten Sukabumi termasuk daerah dengan jumlah PBI yang dinonaktifkan paling besar di Jawa Barat. Penonaktifan ini murni kebijakan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial,” ujar Masykur Alawi kepada BERITAUSUKABUMI, Rabu (5/2/2026).
Masykur Alawi menjelaskan, besarnya angka penonaktifan tidak terlepas dari luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi yang selama ini cukup banyak bergantung pada bantuan jaminan kesehatan dari pemerintah.
Dampaknya, banyak warga baru mengetahui status BPJS Kesehatan mereka tidak aktif saat sedang membutuhkan layanan medis.
Data penonaktifan PBI tidak hanya terjadi di Sukabumi. Berdasarkan rekapitulasi wilayah Jawa Barat, sejumlah daerah lain juga mengalami pengurangan signifikan kepesertaan PBI.
Kabupaten Karawang mencatat penonaktifan sebanyak 163.886 jiwa, Kabupaten Bogor sebanyak 155.242 jiwa, Kabupaten Cianjur 118.612 jiwa, serta Kabupaten Tasikmalaya 101.898 jiwa.
Secara keseluruhan, total peserta PBI BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan di Jawa Barat mencapai 1.915.102 jiwa. Sementara pengalihan ke PBI yang ditanggung pemerintah daerah tercatat 1.026.118 jiwa, sehingga masih terdapat selisih sekitar 888.984 jiwa yang belum terakomodasi.
Masykur menegaskan, pemerintah daerah saat ini terus berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan, Dinas Sosial, dan instansi terkait untuk melakukan verifikasi serta sinkronisasi data penerima bantuan. Langkah tersebut dilakukan agar warga miskin dan rentan tetap mendapatkan perlindungan layanan kesehatan.
Masykur Alawi juga mengimbau masyarakat agar aktif mengecek status kepesertaan BPJS Kesehatan secara berkala, baik melalui aplikasi resmi BPJS Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, maupun pemerintah desa dan kelurahan setempat.
Selain itu, Masykur juga menghimbau agar tetap menjaga kesehatan agar tidak mudah sakit.
“Bagi warga yang secara ekonomi sudah mampu, kami imbau untuk beralih ke kepesertaan mandiri, sehingga bantuan PBI bisa tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” pungkasnya.
