BERITAUSUKABUMI.COM-Di peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-28, sebanyak 64 desa dari 30 kecamatan di Kabupaten Sukabumi mendapat penghargaan Pin Lencana Desa Mandiri 2023 dari Pemerintah Pusat.
Penyerahan Pin Lencana Desa Mandiri 2023 diberikan langsung Bupati Sukabumi, Marwan Hamami di upacara peringatan OTDA ke-28 tingkat Kabupaten Sukabumi Tahun 2024, di Alun-alun Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Kamis (25//42024).
“Pemberian penghargaan kepada 64 desa berdasarkan surat keputusan dari Menteri Desa PDTT Nomor 175 Tahun 2023. Penghargaan ini diberikan kepada Kepala Desa atas komitmen dan kerja keras dalam mewujudkan Desa Mandiri,”ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakata dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi, Gun Gun Gunardi kepada BERITAUSUKABUMI.COM, Rabu (25/4/2024).
Gun Gun berharap kepala desa yang meraih Lencana Desa Mandiri 2023 untuk memajukan dan mempertahankan desa mandiri dari segala bidang sesuai potensi yang ada di desanya masing-masing.
“Jangan berhenti sampai di sini, dengan penghargaan ini tetap dipertahankan dengan terus melakukan inovasi pembangunan di desanya masing-masing,”harap Gun Gun.
Peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-28 yang dilakukan bersamaan dengan peringatan Hari Lingkungan se-Dunia Tahun 2024, dipimpin langsung Bupati Sukabumi Marwan Hamami.
Dalam kesempatan itu Bupati Marwan Hamami membacakan amanatnya Mendagri RI, Tito Karnavian. Dalam amanatnya, Tito mengapresiasi kepada daerah-daerah yang berhasil meningkatkan PAD.
Mendagri berharap agar PAD dimanfaatkan untuk program-program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan angka IPM, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan konektivitas serta akses infrastruktur yang lebih baik.
“Kepada daerah yang kemampuan PAD dan fiskalnya baik tetapi IPM nya rendah, angka kemiskinan masih cukup tinggi dan akses infrastruktur belum baik, perlu kiranya melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa penyusunan program dan kegiatan dalam APBD agar tepat sasaran, efektif serta efisien,”katanya.
Mendagri mmenghimbau bagi daerah yang masih rendah PAD nya, agar melakukan terobosan dan inovasi untuk menggali berbagai potensi yang dapat memberikan nilai tambah serta peningkatan bagi pad, tanpa melanggar hukum dan norma yang ada serta tidak memberatkan masyarakat.
Mendagri pun berkomitmen untuk memperkuat fungsinya dalam fasilitasi produk hukum daerah yang berfokus pada pembangunan ekonomi hijau untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara holistik.
editor : Irwan Kurniawan
