BERITA HARI INI

Cari Kerja di Jabar Kini Lebih Mudah Lewat Platform Loker Digital Resmi Pemprov Listrik Padam dan Irigasi Tertutup, Warga Karangtengah Sukabumi Tuntut PT TJT Bertanggung Jawab CSR Bukan Sekadar Formalitas, Wabup Sukabumi Serukan Aksi Nyata Dunia Usaha Mangkrak Bertahun-Tahun, Asep Japar Pastikan Proyek Gedung Perkantoran Pemkab Sukabumi Dilanjutkan 2027 Asep Tajul Mutaqien Siap Rebut Kembali Kursi Ketua DPD PKS Kota Sukabumi

untuk Tahun 1444/2023, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi memberikan kuota haji sebanyak 221 ribu. Pemberian kuota haji itu telah disepakati dengan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama.

10 Januari 2023

Untuk Indonesia Kerajaan Arab Saudi Berbaik Hati, Beri Kuota Haji 221 Ribu

BERITAUSUKABUMI.COM-Pemerintah Kerajaan Arab Saudi berbaik hati, untuk Tahun 1444/2023, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi […]

CSR Bukan Sekadar Formalitas, Wabup Sukabumi Serukan Aksi Nyata Dunia Usaha

Mangkrak Bertahun-Tahun, Asep Japar Pastikan Proyek Gedung Perkantoran Pemkab Sukabumi Dilanjutkan 2027

Didatangi Satpol PP dan DPMPTSP Pembangunan Camping Ground PT Bogorindo Cemerlang Dihentikan Sementara

Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki Dituding Tutupi Rangkap Jabatan, GMNI Ungkap Tiga SK Kontroversial

Demi menjaga keselamatan pengguna jalan dan mencegah potensi bahaya dari pohon tumbang, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sukabumi melakukan penebangan dua pohon dan pemangkasan satu pohon di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan/Kecamatan Palabuhanratu, pada Rabu (4/6/2025).

Antisipasi Pohon Tumbang, Dinas PU Kabupaten Sukabumi Lakukan Penebangandi Jalan Ahmad Yani

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI Sukabumi Raya menggelar aksi unjuk rasa untuk mengkritik terhadap 100 hari pertama masa kepemimpinan Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki dan Wakil Wali Kota Boby Maulana. Dalam pernyataan resminya, GMNI menyebut Kota Sukabumi tengah berada dalam kondisi "darurat korupsi" dan mendesak dilakukannya reformasi birokrasi total. GMNI menilai belum ada terobosan signifikan dalam tata kelola pemerintahan yang mencerminkan perbaikan sistemik. Sebaliknya, mereka menyebut praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang terus berlangsung, bahkan semakin terstruktur dan dilembagakan. Salah satu sorotan tajam ditujukan pada pembentukan Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan melalui SK Wali Kota No. 188.45/43-BAPPEDA/2025. GMNI menilai tim ini ilegal karena tidak memiliki dasar hukum sektoral, tidak melalui seleksi terbuka, serta diisi oleh figur non-ASN yang dianggap dekat dengan kekuasaan.

Catatan Redup 100 Hari Kerja Pemerintahan Ayep Zaki-Bobby Maulana Versi GMNI Sukabumi Raya

Pemprov Jabar Anggarkan Rp2,5 Triliun untuk Perbaikan Jalan di Sukabumi, Target Rampung Tiga Tahun

100 Hari Kerja, Wali Kota Sukabumi Dilaporkan HMI ke Itjen Kemendagri

Tag: Kuota Haji

untuk Tahun 1444/2023, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi memberikan kuota haji sebanyak 221 ribu. Pemberian kuota haji itu telah disepakati dengan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama.

HEADLINE, Khasanah10 Januari 2023

Untuk Indonesia Kerajaan Arab Saudi Berbaik Hati, Beri Kuota Haji 221 Ribu

BERITAUSUKABUMI.COM-Pemerintah Kerajaan Arab Saudi […]

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.