Cocokologi, perjalanan politik Budi Azhar Mutawali dalam ikhtiarnya meraih posisi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi periode 2026–2031 mengingatkan pada pengalaman Agus Mulyadi menjelang Musda Golkar pada 2015 silam.
Cocokologi, keduanya memiliki kemiripan dalam perjalanan organisasi, basis dukungan, hingga posisi politik. Keduanya menjabat Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, menjabat sekretaris DPD Golkar Kabupaten Sukabumi, dan merupakan jawara peraih suara terbanyak setiap Pileg di daerah pemilihannya masing-masing.
Namun, ada satu persoalan mendasar yang membayangi keduanya ketika dukungan di tingkat bawah berhadapan dengan arah politik elite partai.
Agus Mulyadi bukan kader yang datang tiba-tiba. Ia membangun karier politik dari bawah, merintis jalan di Partai Golkar hingga menduduki posisi Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi.
Rekam jejak itu memberinya modal politik sekaligus ruang untuk membangun komunikasi dengan struktur partai di tingkat kecamatan.
Menjelang Musda Golkar 2015, dukungan yang dihimpunnya menjadi bagian penting dalam peta persaingan. Namun, dalam kontestasi internal partai, dukungan dari bawah bukan satu-satunya penentu.
Pada periode tersebut, muncul pula kebijakan agar pelaksanaan Musda dilakukan setelah Pilkada serentak.
Pertimbangannya, seluruh kader diharapkan tetap fokus memenangkan pasangan calon yang diusung Partai Golkar, bukan terpecah oleh perebutan jabatan di internal partai.
Dalam perkembangan politik saat itu, nama Marwan Hamami menguat. Marwan yang berhasil terpilih sebagai Bupati Sukabumi pada Pilkada 2015 bersama Adjo Sardjono menjadi figur penting dalam dinamika suksesi Golkar Kabupaten Sukabumi.
Bersamaan dengan itu, berkembang kabar mengenai arah dukungan DPP Partai Golkar dan DPD Partai Golkar Jawa Barat yang menghendaki figur kepala daerah dari kalangan kader yang diusung partai.
Agus Mulyadi akhirnya memilih mundur dari pencalonan. Marwan Hamami kemudian terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi.
Peristiwa tersebut menyisakan pelajaran penting, peta dukungan di tingkat kecamatan tidak berdiri sendiri. Ada pertimbangan organisasi, momentum politik, dan arah kebijakan partai yang turut memengaruhi proses suksesi.
Kini, dinamika serupa kembali menjadi perhatian menjelang Musda XI Golkar Kabupaten Sukabumi 2026.
Cocokologi, Budi Azhar Mutawali juga bukan kader yang muncul dalam semalam. Ia membangun karier politik melalui proses panjang di Partai Golkar.
Sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, ia memiliki posisi strategis sekaligus pengalaman dalam dinamika politik daerah.
Konsolidasi dengan para Pengurus Kecamatan menjadi bagian dari ikhtiarnya menuju kursi Ketua DPD Golkar Kabupaten Sukabumi periode 2026–2031.
Dukungan yang dihimpun selama proses tersebut merupakan modal organisasi yang tidak bisa diabaikan.
Bahkan, sempat mengemuka gagasan agar pemilihan ketua dalam Musda XI berlangsung secara aklamasi, total memilih Budi Azhar.
Gagasan itu menunjukkan apabila dukungan dari tingkat kecamatan menjadi salah satu unsur penting dalam perhitungan politik internal.
Namun, nyatanya situasi tidak berhenti pada peta dukungan PK. Nama Asep Japar, Bupati Sukabumi yang diusung Partai Golkar pada Pilkada 2024, turut masuk dalam dinamika suksesi.
Kehadirannya membuat kontestasi Musda XI tidak hanya berkaitan dengan konsolidasi kader di tingkat bawah, tetapi juga menyangkut arah politik dan keputusan organisasi di tingkat provinsi maupun pusat.
Elit-elit Golkar di pusat dan Jawa Barat menginginkan Asep Japar jadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi, bukan Budi Azhar.
Alasannya, setiap kepala daerah yang jadi kader dan diusung Golkar harus jadi ketua partai, agar perjuangan partai di setiap Pemilu lebih mudah dalam segala hal.
Pada akhirnya, masyarakat Kabupaten Sukabumi tidak terlalu peduli siapa yang menjadi Ketua DPD Partai Golkar.
Bagi masyarakat, yang jauh lebih penting adalah bagaimana Bupati Sukabumi yang merupakan kader Golkar dan diusung partai tersebut mampu merealisasikan visi, misi, serta program pembangunan sesuai janji kampanye.
Musda boleh diwarnai dinamika, perebutan dukungan, dan perbedaan kepentingan. Namun, jangan sampai energi partai habis hanya untuk urusan suksesi kepemimpinan, sementara kepentingan masyarakat justru terabaikan.
