BERITAUSUKABUMI.COM-Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP), Japto Soerjosoemarno, mengeluarkan kebijakan tegas yang melarang seluruh anggotanya untuk meminta atau memungut Tunjangan Hari Raya (THR) dari masyarakat atau pengusaha.
Langkah ini diambil untuk menjaga nama baik organisasi serta menghindari tindakan yang dapat merugikan pihak lain.
Dalam surat resmi bernomor 1609.A4/MPN-PP/III/2025, yang ditandatangani oleh Japto dan Sekretaris Jenderal PP, Arif Rahman, seluruh jajaran Pemuda Pancasila diberikan instruksi untuk tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar organisasi.
“Kebijakan ini berlaku di semua tingkatan kepengurusan, mulai dari Majelis Pimpinan Wilayah (MPW), Majelis Pimpinan Cabang (MPC), Pimpinan Anak Cabang (PAC), hingga Pimpinan Ranting di seluruh Indonesia,”tegas Japto Soerjosoemarno di Jakarta Jumat (21/3/2025).
Japto Soerjosoemarno menegaskan bahwa setiap anggota yang terbukti melanggar larangan ini, baik dengan meminta atau memungut THR, akan dikenakan sanksi tegas.
Organisasi ini berkomitmen untuk mempertahankan citra positif dan kredibilitasnya di mata publik, serta menghindari segala bentuk tindakan yang bisa merusak kepercayaan masyarakat.
Japto juga menekankan pentingnya penyebaran instruksi ini hingga ke tingkat yang paling bawah dalam organisasi, agar tidak ada kesalahpahaman di internal Pemuda Pancasila.
Harapannya, kebijakan ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih, profesional, dan bebas dari praktik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai organisasi.
“Dengan kebijakan ini, Pemuda Pancasila diharapkan dapat semakin dikenal sebagai organisasi yang memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara,”ujarnya.
