BERITAUSUKABUMI.COM-Kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Sukabumi masih memprihatinkan jadi persoalan serta tetap jadi sorotan publik, siapapun itu kepala daerah yang menjabatnya.
Berdasarkan data terbaru dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sukabumi, dari total 1.424 kilometer panjang jalan kabupaten, hanya 60,58 persen yang berada dalam kondisi baik dan sedang. Sisanya, sebanyak 39,02 persen atau sekitar 555,65 kilometer mengalami kerusakan, termasuk kategori rusak berat.
Kondisi ini menjadikan Kabupaten Sukabumi sebagai wilayah dengan kondisi jalan terburuk di Jawa Barat, sebuah peringatan serius bagi pemerintah daerah maupun provinsi.
Sejumlah wilayah tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerusakan jalan tertinggi, di antaranya, Kecamatan Jampangtengah, Sagaranten, Jampangkulon, Palabuhanratu, Cicurug, Cibadak dan sejumlah kecamatan lainnya.
Kerusakan jalan di daerah-daerah tersebut tidak hanya mengganggu mobilitas warga, tetapi juga berdampak pada perekonomian lokal serta akses layanan publik.
Kepala Dinas PU Kabupaten Sukabumi, Dede Rukaya, menyatakan bahwa solusi jangka panjang untuk perbaikan jalan adalah dengan menggunakan metode rigid pavement (beton). Namun, biaya pengerjaan per kilometer mencapai sekitar Rp 4 miliar.
“Jika seluruh jalan rusak kita tangani dalam waktu lima tahun, maka dibutuhkan total anggaran hingga Rp 2,222 triliun, atau sekitar Rp 550 miliar per tahun,” jelas Dede Rukaya dalam keterangan resminya belum lama ini.
Untuk itu, Dinas PU Kabupaten Sukabumi telah menetapkan target perbaikan sekitar 150 km jalan per tahun. Selain itu, jalan-jalan yang masih dalam kondisi baik juga akan mendapat perhatian agar tidak cepat rusak.
Sayangnya, rencana tersebut dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Pada tahun 2025, alokasi dana yang tersedia untuk seluruh kebutuhan jalan, mulai dari perbaikan, pemeliharaan, hingga rehabilitasi, hanya sekitar Rp 100 miliar.
“Anggaran ini jelas sangat jauh dari kebutuhan ideal. Maka pemeliharaan rutin sangat penting untuk memperpanjang usia jalan hingga standar minimal 10 tahun,” ujar Dede.
Melihat minimnya anggaran di tingkat daerah, Dede berharap ada dukungan konkrit dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat, termasuk lewat program infrastruktur strategis nasional.
