BERITAUSUKABUMI.COM-Tak hanya di Sukabumi, persoalan jalan rusak di berbagai daerah masih menjadi keluhan utama warga. Meski pemerintah daerah terus menggelontorkan anggaran, perbaikan infrastruktur jalan kerap tak berjalan efektif. Apa penyebabnya?
Kenapa Jalan di Daerah Cepat Rusak?
Banyak jalan di kabupaten dan kota cepat mengalami kerusakan, bahkan tidak lama setelah diperbaiki. Ini dipicu oleh sejumlah faktor, mulai dari kualitas pengerjaan yang rendah, penggunaan material di bawah standar, hingga kurangnya pengawasan proyek.
“Beberapa proyek dikerjakan asal jadi. Tidak sedikit yang roboh atau berlubang hanya beberapa bulan setelah selesai,” kata Dedi, warga Sukabumi yang mengeluhkan kondisi jalan utama menuju tempat kerjanya.
Anggaran Ada, Tapi Tak Cukup
Anggaran perbaikan infrastruktur jalan sebenarnya dialokasikan setiap tahun dalam APBD. Namun, keterbatasan fiskal membuat banyak daerah tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan infrastruktur secara optimal.
“Banyak daerah bergantung pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat. Tapi nilainya terbatas dan harus dibagi ke banyak sektor,” ujar seorang pejabat Bappeda yang enggan disebut namanya.
Pembangunan Jalan Belum Merata
Ketimpangan pembangunan juga menjadi sorotan. Di banyak wilayah, pembangunan jalan hanya terfokus pada pusat kota atau kawasan strategis ekonomi, sementara daerah pinggiran dan pelosok masih terisolasi dengan akses jalan yang rusak parah.
Padahal, infrastruktur jalan yang merata penting untuk menurunkan biaya logistik, meningkatkan akses pendidikan, serta mempercepat distribusi hasil pertanian dan perikanan dari desa ke kota.
Koordinasi Lembaga Masih Lemah
Salah satu persoalan mendasar lainnya adalah tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Akibatnya, banyak proyek jalan yang terbengkalai karena tidak jelas siapa yang bertanggung jawab.
Hal ini diperparah dengan lemahnya koordinasi lintas instansi dan minimnya sinergi antara perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD) dan kebutuhan riil masyarakat.
Solusi: Perbaikan Manajemen dan Partisipasi Publik
Untuk menjawab persoalan ini, diperlukan reformasi dalam pengelolaan infrastruktur jalan daerah. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:
-Peningkatan kualitas perencanaan dan pengawasan proyek.
-Penguatan transparansi anggaran pembangunan infrastruktur.
-Pelibatan masyarakat dalam pengawasan jalan rusak dan proses tender.
-Pemanfaatan teknologi GIS dan sistem informasi jalan untuk pemantauan real-time.
Selama pendekatan pembangunan masih bersifat jangka pendek dan elitis, perbaikan infrastruktur jalan akan terus menjadi persoalan berulang di berbagai daerah.
Diperlukan komitmen politik yang kuat dan sinergi antarlembaga agar pembangunan jalan benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat.
infrastruktur jalan, jalan rusak, perbaikan jalan daerah, pembangunan daerah, anggaran infrastruktur, kabupaten/kota, sukabumi
